HARNAS.ID – PT Bio Farma (Persero) merasa lega ketika Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut vaksin COVID-19, halal. Dengan begitu, penangkal virus corona baru yang kini masih dalam tahap uji klinis ini bisa segera divaksinasikan ke penduduk Indonesia akhir Januari 2021.
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan, telah berkoordinasi dengan Wapres Ma’ruf mengenai kehalalan vaksin COVID-19. Arahan Wapres yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), LPPOM MUI, dan Komisi Fatwa MUI itu pun dinilai positif.
“Arahan Pak Wapres cukup menggembirakan,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (5/10/2020).
Seandainya vaksin ini halal, menurut Honesti sangat baik karena memang itu yang ditunggu. Sebaliknya, jika belum memenuhi halal dalam kondisi pandemi ini akan menjadi bagian Komisi Fatwa untuk mendukung program vaksinasi berikutnya.
Sesuai arahan Wapres Ma’ruf, akan dibentuk tim bersama yang terdiri atas Bio Farma, Kementerian BUMN, BPOM, Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI, BPJPH, serta BUMN Sucofindo dan Surveyor Indonesia, untuk proses sertifikasi halal. Selain itu akan ada audit BPOM ke Beijing untuk melihat proses produksi apakah memenuhi kaidah standar produksi vaksin.
Saat ini, Indonesia bekerja sama dengan sejumlah produsen vaksin dunia. Lantaran kebutuhan Indonesia yang besar, yakni 340 juta dosis pada 2021 untuk 170 juta warga (dengan dua dosis), pemerintah mencari akses sebanyak-banyaknya terhadap pasokan vaksin. Capaian ini untuk memenuhi target herd immunity sesuai standar WHO.
“Dengan asumsi seorang dapat dua dosis, artinya kita butuh 340 juta dosis vaksin sehingga harus kerja sama dengan beberapa produsen karena tidak mungkin satu yang bisa suplai kebutuhan Indonesia mengingat cukup besar. Mereka juga suplai ke negara lain yang membutuhkan,” ujar Honesti.
Bio Farma sejauh ini tengah melakukan kerja sama pengadaan vaksin dengan Sinovac, China, yang kini telah memasuki tahap uji klinis ketiga di Bandung, Jawa Barat. Vaksin tersebut akan selesai uji klinis pada Januari 2021 nanti. Jika dinyatakan berhasil, vaksin itu akan dimintakan izin penggunaan darurat dari BPOM sehingga program vaksinasi nasional bisa dimulai akhir Januari atau awal Februari 2021.
Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab, G42, yang juga melakukan uji klinis tahap ketiga dengan Sinopharm, China. Indonesia dan UEA memiliki komitmen sementara pengadaan vaksin sekitar 10 juta dosis pada Desember 2020. Ada pula kerja sama dengan CanSInoBIO, AstraZeneca dan Novavax serta lembaga internasional CEPI dan GAVI untuk produksi di dalam negeri.
Editor: Ridwan Maulana
