HARNAS.ID – Setiap pergantian rezim pilkada, selalu terbesit rasa optimistis untuk perubahan yang lebih bermakna terkait langkah-langkah nyata penanganan banjir Bandung Selatan. Harapan ditujukan kepada kepala daerah terpilih, semoga mereka “mampu” menanggulangi banjir yang rutin menerjang wilayah pemukiman kami di Dayeuhkolot.
Namun, seiring berganti waktu, bulan dan tahun, harapan tinggal harapan. Banjir tetap menjadi tradisi laten yang tak berkesudahan. Bahkan kali ini, banjir tidak hanya menyerang rumah-rumah yang relative jauh dari tubir Sungai Citarum, tetapi jauh merangsak menggenangi poros jalan utama kota dan memutus interaksi sosial-ekonomi penduduk selama beberapa hari.
Padahal, berpuluh tahun bermukim di Dayeuhkolot, kediaman kami jauh jarak dan jangkauan dari Sungai Citarum, serta tak pernah terendam banjir. Pendek kata, di benak kami, banjir itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pemerintah daerah pun seperti dibuat tak berdaya.
Bahkan, terkesan mengamini kami untuk menerima “panacea” ini sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa. Tudingan memang menunjuk pemda karena kinerjanya tak memuaskan mengatasi banjir. Padahal, banjir bukan persoalan kemarin, setahun atau dua tahun lalu. Persoalan banjir Bandung Selatan jadi persoalan klasik yang hadir setiap tahun dalam eskalasi yang semakin meluas.
Dampak banjir dialami semua sektor. Pertanian dan industri menjadi sektor paling parah terkena imbas. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), memprediksi kerugian akibat banjir hingga akhir september 2016 mencapai angka di atas 100 miliar. Besaran kerugian tersebut, untuk cakupan kawasan industri di Kecamatan Dayeuhkolot, belum termasuk 14 kecamatan lainnya yang terdampak banjir.
Bila tidak segera diatasi, diperkirakan tidak sedikit pelaku usaha yang akan merelokasi industrinya kekawasan lain. Sebagian kondisi rumah penduduk terkena banjir, bukan tidak memprihatinkan. Sanitasi lingkungan setempat serta aura di dalam rumah menjadi tidak sehat.
Selain dinding rumah yang berjamur dan daya kokoh rumah menjadi rentan runtuh, pelbagai probalitas penyakit dapat menyerang, seperti penyakit kulit, sesak napas dan gangguan pernapasan atau penyakit yang diakibatkan oleh tikus dan hewan atau serangga lain pascabanjir.
Ada memang upaya pemda meminimalisasi penyebab banjir, seperti pengerukan sedimentasi sungai, pembangunan beberapa kanal di sisi Sungai Citarum atau meninggikan beberapa ruas jalan. Tetapi, upaya ini tak berbekas, tidak menunjukkan hasil yang signifikan.
Ia dinilai tidak lebih hanya program sesaat, crash program, yang bersifat tentatif. Ditambah lagi, program ini miskin sosialisasi dan pemberitaan. Alhasil, ia tidak terbaca dan terekam dalam memori publik. Sementara itu, negosiasi terkait ganti rugi pembebasan lahan terendam pun terkesan mangkrak di tengah jalan.
Beberapa daerah cekungan langganan banjir seperti di kawasan Cieunteung, Bojong Malaka, dan Bale Endah, di proyeksi menjadi kawasan penampungan air (situ). Lewat proyeksi ini, diharapkan genangan air tidak menyebar ke area jalan raya dan pemukiman penduduk yang lebih tinggi.
Sebagaimana lazimnya dalam tragedi banjir, berbagai pihak terkait saling beradu argumen perihal penyebabnya. Dengan pelbagai dalih, para pihak ini melempar dali lperilaku buruk penduduk membuang sampah kesungai sebagai faktor utama penyebab banjir. Pihak lain menuduh, kebiasaan pelaku industri yang menjadikan sungai tempat pembuangan masal sampah dan limbah, menjadi penyebab tersumbatnya aliran sungai yang berdampak terjadinya banjir.
Sementara itu, merujuk hasil kajian ilmiah, beberapa ilmuwan dan analis lingkungan mengungkapkan parahnya kerusakan kawasan resapan air di hulu Sungai Citarum, permasalahan perencanaan tata ruang yang seakan terserabut.
Oleh: Tokoh Pergerakan Masyarakat Kabupaten Bandung Tevinur S Ramdhani
