Harnas.id, NUSA TENGGARA TIMUR — Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama dalam penanganan bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan tersebut disampaikan saat Kapolri meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak serta tempat pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (18/8/2026).
Dalam penanganan bencana, Polri bersama berbagai unsur terkait menjalankan sejumlah tugas mulai dari pencarian dan pertolongan (SAR), evakuasi korban, pelayanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden dengan melibatkan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Polri akan terus berkomitmen untuk membersamai masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini, serta bersinergi dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Selasa (18/8/2026).
Data yang disampaikan menunjukkan dampak bencana masih cukup besar. Hingga saat ini, sebanyak 1.245 orang tercatat menjadi korban, dengan rincian 67 orang meninggal dunia, 509 orang mengalami luka berat, dan 669 orang menderita luka ringan.
Di sisi lain, sebanyak 27.700 warga masih bertahan di pengungsian. Mereka tersebar di 107 titik yang berada di tujuh kabupaten.
Kapolri menyebut sebagian besar lokasi pengungsian sudah dapat diakses oleh petugas. Polri bersama unsur penanganan lainnya membagi tugas untuk mendatangi titik-titik tersebut, memeriksa kondisi warga secara langsung, sekaligus mencatat kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
Untuk memudahkan pengendalian dan koordinasi di lapangan, Polri telah mendirikan delapan Posko Tanggap Bencana. Posko tersebut terdiri atas satu posko di Labuan Bajo dan tujuh posko yang ditempatkan di Polres wilayah terdampak.
Keberadaan posko tidak hanya digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Posko juga menjadi tempat koordinasi sekaligus pendataan berbagai kebutuhan yang muncul selama proses tanggap darurat berlangsung.
Dari sisi personel, Polri telah mengirimkan 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT. Personel tersebut memiliki sejumlah kemampuan pendukung, mulai dari SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, K9, trauma healing, pengamanan, hingga membantu proses distribusi bantuan.
Sementara itu, pengiriman bantuan kemanusiaan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang berada di wilayah terdampak maupun pengungsian. Secara keseluruhan, Polri telah menyalurkan 247,66 ton bantuan logistik dan kemanusiaan yang berasal dari Mabes Polri dan lima Polda jajaran.
Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan, antara lain:
- Bahan makanan
- Kebutuhan sandang
- Perlengkapan pengungsian
- Obat-obatan
- Kebutuhan dasar masyarakat lainnya
Untuk penyaluran pada Selasa (18/8/2026), Polri mendistribusikan 3.500 paket bantuan sosial, 500 buah mainan anak-anak, 39 buah kasur, 10 buah tandon air, serta 36 boks obat-obatan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur.
Seluruh bantuan tersebut dibawa menggunakan enam truk. Kapolri berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama masih berada di lokasi pengungsian.
“Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan selama berada di lokasi pengungsian,” kata Kapolri.
Menurut Kapolri, pola distribusi bantuan akan terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Evaluasi dilakukan setiap hari agar bantuan yang dikirim tidak hanya tersedia dalam jumlah cukup, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan.
Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi:
- Tenda
- Obat-obatan
- Makanan
- Pakaian
- Tempat tidur
- Genset
- MCK
- Perlengkapan kebutuhan lainnya
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus penanganan. Polri memastikan warga yang membutuhkan pengobatan maupun pemeriksaan medis lanjutan akan mendapatkan bantuan, termasuk apabila harus menjalani perawatan di rumah sakit.
“Terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan, tentunya akan segera kita bantu dan apabila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kami akan memfasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya,” tegas Kapolri.
Perhatian juga diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus. Salah satunya ibu hamil yang sudah mendekati masa persalinan, yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kondisi masing-masing.
Untuk mendukung mobilitas petugas dan distribusi bantuan, Polri turut menyiagakan sejumlah sarana operasional. Dukungan tersebut terdiri dari satu unit kapal, tiga unit pesawat, dan tiga unit helikopter.
Sarana transportasi tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari evakuasi warga, pengiriman bantuan dan logistik, hingga pemantauan wilayah yang belum dapat dijangkau secara optimal menggunakan jalur darat. Penggunaan moda transportasi tersebut menjadi penting mengingat kondisi akses di sejumlah lokasi masih menjadi kendala dalam proses penanganan.
Kapolri mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang belum dapat menerima bantuan dengan cepat akibat persoalan akses dan jalur distribusi. Meski demikian, Polri menyiapkan sejumlah pilihan jalur dan metode pengiriman agar bantuan tetap dapat menjangkau masyarakat.
“Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau beberapa wilayah dengan cepat karena kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus kami siapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kapolri.
Menurut Kapolri, pengerahan personel, sarana operasional, serta bantuan logistik merupakan bagian dari penanganan terpadu untuk menghadapi masa tanggap darurat sekaligus memulai proses pemulihan wilayah terdampak. Koordinasi lintas lembaga terus dilakukan agar setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Polri akan melanjutkan koordinasi dengan BNPB, TNI, pemerintah daerah, dan berbagai unsur terkait. Evaluasi kondisi masyarakat serta kebutuhan di setiap titik pengungsian juga menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
“Kita semua berdoa agar kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sediakala,” pungkas Kapolri.
Editor: IJS
