HARNAS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan memonitor intensif setiap kegiatan pesta demokrasi. Pilkada Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk yang disoroti lembaga pengawas pemilu itu.
Menurut Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, penghitungan suara pada Pilkada Sumbawa, kini memasuki tahap final. Bagja mengimbau KPUD dan Bawaslu setempat bersikap profesional dan independen dalam melakukan rekapitulasi suara.
Pilkada Sumbawa sejatinya diikuti lima pasangan calon. Namun, berdasarkan data Sirekap KPU sementara, Sabtu (12/12/2020) sore, tercatat dua paslon yang bersaing ketat.
Paslon nomor urut 5 Syarafuddin Jarot dan Mokhlis (Jarot-Mokhlis) sementara unggul dengan 25.0 persen. Sementara paslon Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany (Mo-Novi) menguntit dengan 24,5 persen.
Selisih perolehan suara yang sangat tipis untuk menentukan pemenang pilkada dinilai mengkhawatirkan. Terlebih, kepesertaan adik Gubernur NTB Zulkiflimansyah ini dalam pilkada dikhawatirkan sejumlah pihak menimbulkan intervensi terhadap penghitungan suara.
“Kami akan mengawasi penuh. Jangan mudah diintervensi sama orang lain,” kata Bagja.
Mengenai laporan dugaan pelanggaran Pilkada di Sumbawa, Bagja juga memastikan Bawaslu tetap memprosesnya. Bahkan, lembaga pengawas pemilu itu sudah mulai menyelidiki beberapa aduan, meski pencoblosan sudah berlangsung.
“Iya, tetap kami proses. Ini (adik Zulkiflimansyah) jadi perhatian,” ujarnya.
Komisioner KPU RI Hasyim Asyari senada menyatakan, menyoroti Pilkada Sumbawa. Menurut Hasyim, jika ada laporan kesalahan data dalam rekapituliasi suara, maka keberatan atau laporan-laporan bisa langsung dikoreksi di KPU setempat dengan mekanisme yang ada.
KPU akan tetap melakukan pendampingan terhadap KPUD yang melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara pilkada. Pemantauan dilakukan baik di tingkat provinsi maupun di KPU Kota dan Kabupaten yang menggelar Pilkada.
“Istilahnya bukan pemantauan, tapi supervisi dan monitoring,” tutur Hasyim.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga turut memantau Pilkada Serentak 2020, termasuk di Sumbawa. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menuturkan, pemerintah pusat telah membentuk tim monitoring.
“Kami bergerak ke 32 provinsi, masing-masing ada yang personelnya dua sampai tiga orang. Tugas mereka memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang disepakati bersama,” ujar Akmal.
Akmal pun memastikan petugas yang diterjunkan ke lapangan bersifat netral. Namun, apabila ditemukan penyelenggara pilkada yang melakukan kecurangan, langsung ditindak. Dirjen Otda bertanggung jawab untuk memastikan apabila ada petugas yang tidak netral.
“Kami akan melakukan klarifikasi dan investigasi terkait hal ini,” katanya.
Editor: Ridwan Maulana
