HARNAS.ID – Praktik korupsi yang melibatkan dua menteri di Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara dinilai menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi pemerintahan. Setidaknya, presiden perlu me-reshuffle beberapa kabinet yang belakangan kinerjanya tidak optimal.
Ketua DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arieo Pandiko mendorong presiden segera mengambil sikap atas tertangkapnya dua menteri itu. Presiden harus peka melihat mana menteri yang benar bekerja dengan baik dan sebaliknya. Selain itu perlu menelusuri perihal isu menteri yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut dalam pertarungan Pilpres 2024.
“Jika presiden tidak melakukan reshuffle, tentu akan mengganggu jalannya pemerintahan dan masyarakat yang merasakan dampaknya,” kata Arieo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Guna mengisi kekosongan posisi Menteri Sosial, presiden harus memilih sosok yang memahami Pancasila dan UUD 1945. Di kementerian yang vital mengurus kesejahteraan rakyat harus dapat menerjemahkan visi-misi presiden dan mentransformasikannya pada program, agar sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Arieo menilai, sosok yang layak dan sesuai kriteria tersebut yakni Ahmad Basarah. Wakil Ketua MPR RI yang juga politikus PDI-P itu diyakini bisa menjalankan amanat dan tanggung jawab yang diberikan presiden. Adapun pos lain yang dinilai Arieo Pandiko layak dihunikan oleh Ahmad Basarah yakni Kementerian BUMN yang saat ini dipimpin Menteri Erick Thohir.
“Dari beberapa menteri yang pantas untuk diganti, salah satunya Erick Thohir. Menteri BUMN ini kurang mampu menjalankan tugasnya, terlebih terlibat isu miring terkait penempatan pos-pos komisaris BUMN, serta tak menjalankan tugas sebagai Ketua Penanganan COVID-19 dan PEN. Itu bisa dilihat dari meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia,” ujarnya.
Ahmad Basarah, sebut Arieo, sosok ideal sebagai calon alternatif Menteri BUMN. Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) GMNI itu juga dinilai sosok nasionalis yang berintegritas dan memahami Pancasila serta UUD 1945. Arieo pun optimistis, Basarah mampu jalankan amanat UUD khususnya Pasal 33 yang jadi landasan nasional untuk gerakan perekonomian Indonesia melalui BUMN.
“Itu modal penting untuk membawa kemajuan bagi jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk kemakmuran untuk rakyat Indonesia,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo senada. Menurut dia, Presiden Joko Widodo harus merombak susunan Kabinet Indonesia Maju guna memperbaiki perporma pemerintahan. Poin yang jadi pertimbangan yaitu percayakan jalannya pemerintahan kepada mereka yang tak hanya kompeten, tetapi juga konsisten terhadap kemajuan Indonesia.
“Termasuk memiliki komitmen kuat memperjuangkan Trisakti, berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya” ujar Karyono.
Editor: Ridwan Maulana
