HARNAS.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri turut memperingati hari kesaktian Pancasila yang jatuh pada, 1 Oktober 2021. Dia berharap kesaktian Pancasila bisa mengakselerasi pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Ruh dari Kesaktian Pancasila sangat kita butuhkan untuk menangani laten korupsi yang sifatnya mirip-mirip covid-19 karena kerap berevolusi, mampu bermutasi dan beradaptasi hingga dapat terus hidup dari masa ke masa,” kata Firli melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/10/2021).
Firli mengatakan kesaktian Pancasila sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia lebih dari setengah abad lalu. Saat itu, kata dia, kesaktian Pancasila membebaskan masyarakat dari jeratan komunis di Indonesia.
“Kesaktian Pancasila diuji dan teruji menyelamatkan bangsa ini dari bahaya laten komunis yang menjadi satu dari beragam persoalan besar negara, dimana situasi sosial kemasyarakatan kala itu sangat rentan terfragmentasi,” ujar Firli.
Firli yakin bukti kesaktian itu kembali ada saat ini. Kesaktian Pancasila saat ini diyakini bisa memberantas dan menghapuskan korupsi di Indonesia.
“Tidak dapat dipungkiri, tidak sedikit oknum-oknum di negeri ini yang melihat kesaktian Pancasila sebagai mantra politik saja, dari pada memandangnya sebagai sebuah ideologi sakti, yang seyogianya menjadi landasan hidup dan kehidupan sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia,” tutur Firli.
Dia meminta masyarakat meyakini itu. Menurutnya, kesaktian Pancasila tidak akan memudar dan tetap mengikuti dinamika zaman.
“Tanpa harus merubah fundamentalnya, Ruh Pancasila terbukti mampu memberikan kekuatan bagi bangsa ini dalam menghadapi tantangan, dinamika serta ragam persoalan negara sejak zaman dulu hingga masa kini,” tutur Firli.
Dia juga menegaskan KPK akan terus membuat kesaktian Pancasila ada dan menghilangkan sikap koruptif bangsa. Masyarakat diminta membantu KPK untuk mewujudkan hal itu.
“Sebagai abdi negara, segenap insan KPK telah menjadikan kesaktian Pancasila sebagai energi terbarukan yang tidak akan pernah habis, sebagai motor untuk mengakselerasi percepatan penanganan laten korupsi di Indonesia,” tegasnya.
Editor: Ridwan Maulana
