HARNAS.ID – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyebut pelayanan Polri saat ini semakin dipercaya oleh masyarakat. Hal itu berdasarkan hasil survei menjelang HUT Bhayangkara, 1 Juli 2021.
“Pada survei yang digelar pada 15-24 Juni 2021 dengan 800 responden di seluruh Indonesia, kepercayaan Polri mencapai 86,3 persen,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).
Menurut Edi, angka 86,3 persen itu mengalami kenaikan signifikan dibanding hasil survei pada 2020 yang mencapai 82,9 persen. Artinya, publik melihat kinerja Polri dalam pelayanan publik dengan beragam inovasi pelayanan semakin baik.
Edi mengatakan kenaikan itu terjadinya karena Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sejak dilantik pada 27 Januari 2021 terus menggencarkan berbagai inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Sejumlah inovasi itu antara lain Polri secara bertahap sudah mengubah wajah penegakan hukum lalu lintas di jalan raya dari bertatap muka menjadi tilang elektronik (ETLE).
Layanan lain pun dibuat secara daring antara lain perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM), pengawasan anggota Polri melalui aplikasi Propam Presisi, pengaduan melalui program aplikasi Dumas Online.
“Semua inovasi Polri ini membuat pelayanan Polri makin sangat transparan,” kata dosen hukum kepolisian di Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Selain layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kepuasan publik juga karena kehadiran Polri dan TNI di tengah masyarakat pada masa pandemi COVID-19.
Pada umumnya, responden suka dengan kebijakan Kapolri yang memerintahkan seluruh jajarannya mendirikan Kampung Tangguh untuk menanggulangi COVID-19 dan sering melakukan bhakti sosial bersama TNI di tengah masyarakat.
“Kehadiran Kapolri dan Panglima TNI yang selalu hadir memantau pelaksanaan vaksinasi dan pengamanan COVID-19 di berbagai daerah membuat masyarakat nyaman,” katanya.
Publik, kata dia, juga menyukai pemberantasan narkoba dan kejahatan lainnya. Namun, survei Lemkapi juga menemukan ada sekitar 8,9 persen masyarakat belum sepenuhnya percaya bahwa pelayanan Polri sudah baik karena masih ada diskriminasi proses hukum.
Responden juga meminta Kapolri memperbaiki dan terus memeratakan penyebaran tilang elektronik hingga daerah-daerah untuk menghilangkan oknum yang menyimpang. Masyarakat pun menyarankan Polri untuk menambah Bhabinkamtibmas agar hadir di setiap desa.
“Hasil survei juga menemukan ada 4,8 persen responden tidak memberikan jawaban dengan alasan masih menunggu satu tahun kinerja Kapolri,” katanya.
Editor: Ridwan Maulana
