HARNAS.ID – Papua merupakan Propinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik luar biasa. Tak hanya bagi masyarakat Indonesia sendiri, Papua juga menjadi daya tarik bagi dunia Internasional. Ironisnya, keindahan Papua kurang diimbangi dengan pemberitaan citra positif, seperti munculnya pertanyaan terkait apakah ada pelanggaran HAM berat di Papua?
Menanggapi hal itu, Duta Besar Senior Pamong Papua Michael Manufandu menepis isu tersebut. Michael menegaskan bajwa tidak ada pelanggaran HAM dan diskriminasi di Papua.
“Jadi, tidak ada itu pelanggaran HAM di Papua. Kalau ada banyak militer ke Papua itu adalah pergantian militer. Pergantian ini selalu terjadi 3-4 kali dalam setahun,” tegasnya dalam Webinar Papua Podcast yang digelar oleh Perhimpunan Eropa untuk Indonesia (PETI), Jumat (02/07/2021)
Lebih lanjut Michael mengungkapkan, kedatangan militer ke Papua dikarenakan adanya kontrol dari Militer untuk menjaga perbatasan dan dalam jumlah besar. Menurutnya, pengawasan dari pihak keamanan baik menjalankan tugas operasi atau teritorial merupakan kegiatan rutin saja.
“Kalau ada yang bilang ada kasus human abuse yang sering adalah masalah kriminal. Kalau dari yang disebut separatis jumlahnya kecil paling 70-an orang atau dibawah 100 orang. Mereka mengganggu sekolah, orang kampung dan lain-lain. Kebetulan saat menjalankan aksinya kebetulan terjadi di wilayah orang militer, jadi itu biasa,” terangnya.
Lebih lanjut Michael menegaskan, tidak ada diskriminasi dalam hukum di Papua. Menurutnya, semua sama dan tidak ada pengecualian atau diskriminasi. Apalagi, lanjutnya, banyak putra Daerah yang menduduki jabatan strategis di Papua.
Ia mencontohkan, adanya perwira bintang tiga di TNI, Polri, Jaksa, Gubernur, Bupati sampai kebawah atau Kepala Desa merupakan asli orang Papua. “Sehingga, ada Forum Kordinasi Pimpinan Daerah dibicarakan. Mulai dari masalah ekonomi, politik, sampai isu HAM dibicarakan. Dalam hal ini diatasi oleh putra Papua. Jadi, kalau ada kasus itu hanya dibesar-besarkan saja,”paparnya.
Dikatakannya, di masa Pemerintahan saat ini semua kesempatan diberikan seluas-luasnya bagi orang Papua, antara lain dibukanya kesempatan bagi 1000 orang untuk masuk TNI, BUMN dan lainnya. Bahkan, ada 200 orang diplomat di Kemlu RI yang merupakan orang Papua yang ditempatkan di berbagai tempat. Salah satu contohnya adalah penempatab Dubes Perempuan asal Papua di New Zealand i.
“Artinya kesempatan saat ini terbuka lebar silahkan mau jadi apa, Bupati, Gubernur dan lainnya. Tinggal mengikuti saja aturannya ketika masuk di dalamnya,” tutur Michael.
Dalam webinar yang digelar Papua Podcast Perhimpunan Eropa Untuk Indonesia (PETI) ini, DR. Michael Manufandu, MA selaku Duta Besar Senior Pamong Papua bertindak sebagai pembicara. Sementara bertindak sebagai Penanggap dari Pieter Tesch Human Right Expert, Chelsea Hamilton young professional accountan, John Smith International student UK.
Editor: Sidharta Aria Agung
