HARNAS.ID – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai, Pemilu dan Pilkada 2024 merupakan momentum bagi segenap elemen bangsa Indonesia untuk memutus rantai praktik-praktik buruk yang selama ini terjadi dalam pesta demokrasi tersebut.
“Poin utamanya adalah (dalam Pemilu 2024) kita memutus mata rantai praktik-praktik buruk dan negatif selama ini,” kata Siti Zuhro saat menjadi narasumber dalam diskusi Radio Idola Semarang bertajuk Demokrasi Indonesia Masih Kategori Cacat, Apa yang Mesti Dilakukan?, dipantau di Jakarta, Kamis (21/7/2022).
Adapun praktik-praktik buruk yang selama ini selalu hadir dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, lanjut Siti, meliputi tindakan pembelian suara (vote buying) dan politik yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu.
Siti pun memandang dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, pihak penyelenggara dan pengawas perlu benar-benar mengoptimalkan penegakan hukum dalam seluruh tahapan pemilu. Di samping itu, seluruh elemen bangsa Indonesia perlu bekerja sama untuk mencegah terjadinya kembali praktik-praktik buruk tersebut.
“Hadirkanlah penegakan hukum dalam semua tahapan pemilu. Lalu, tentunya civil society-nya (kelompok masyarakat sipil), radionya, medianya, dan sebagainya, termasuk kekuatan-kekuatan politik melalui elite aktornya itu hand in hand atau bergandengan tangan bersama (mencegah terjadinya praktik-praktik buruk dalam pemilu),” jelas Siti.
Dengan demikian, seluruh elemen bangsa Indonesia pada akhirnya akan membangun suatu sistem yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemilu. Bahkan, siapa pun yang menjadi pemenang dalam pemilu akan diakui oleh seluruh masyarakat secara hormat karena mereka merasa tidak dicurangi.
“Jadi, ending-nya nanti, kita membangun sistem. Begitu ada kompetisi pilpres, pileg, dan pilkada, kita akan menabik siapa pun yang menang. Karena apa? Karena kita tidak merasa dicurangi. Kalau pemilunya curang, batu yang datang, lalu lemparan-lemparan batu,” ujar Siti Zuhro.
Editor: Ridwan Maulana
