JAKARTA, Harnas.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bersinergi mengatasi kemiskinan ekstrem di ibu kota.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Menurut Anggara, banyak program yang bisa dikoordinasikan lintas ekstrem dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan.
“Kami menitipkan arahan kepada teman-teman eksekutif untuk memprioritaskan anggaran yang khusus menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem,” ucap Anggara, dikutip dari laman jpnn.com, Minggu (19/2/2023).
Pengendalian kemiskinan ekstrem menjadi salah satu program strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024.
Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menyebutkan pada 2022, kemiskinan di ibu kota naik 0,2 persen dari tahun sebelumnya atau mencapai 95.668 jiwa.
Lebih lanjut Anggara mengingatkan Dinas Sosial DKI Jakarta untuk melakukan pembaharuan data dari sekarang, mulai dari tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), sehingga pada 2024 nanti penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Harus punya data by name by address. Ketika punya data, maka langkah intervensi yang bisa dilakukan itu jelas dan terukur, yang lebih penting adalah peran serta RT RW,” kata ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta itu.
Selanjutnya, dia meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengoptimalkan penyuluhan terhadap pelayanan kesehatan gizi, serta mengevaluasi program Pemberian Makan Tambahan (PMT).
“Pemenuhan gizi di Jakarta ada program PMT yang rutin dan berkala diberikan. Anggaran harus dinaikkan, supaya PMT yang diberikan memenuhi standar gizi,” tuturnya.
Dia meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar pada 2024, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) ditingkatkan. (PB/*)
