JAKARTA, Harnas.id – Selama ini, banyak orang mengira jika seorang dokter di Indonesia sangatlah tinggi. Namun pada kenyataannya, pendapatan yang diterima tak sesuai dengan ekspektasi. Hal ini diakui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat melakukan Dialog Dengan Dokter yang diselenggarakan oleh Junior Dokter Indonesia (JDN) secara daring, Minggu (9/4/2023).
Menurut Budi, pendapatan para dokter ini memang harus diperbaiki. Setidaknya, pendapatan mereka harus merata. Misal dokter yang melakukan pengabdian di daerah terpencil jangan sampai pendapatannya ikutan kecil.
Maka itu, menurutnya, perlu ada penetapan gaji atau fixed salary untuk profesi ini. Sebab idealnya memang harus ada pendapatan pasti yang diterima oleh para dokter ini. “Idealnya memang harus dikasih fixed salary, tapi jujur memang belum kuat kapasitas keuangan kita. Tapi ini harus dimulai,” kata Budi.
Budi juga mengakui, data terkait pendapatan dokter saat ini memang belum terekam dengan baik. Dia juga belum bisa memastikan rumah sakit mana yang memberi gaji kepada dokternya dengan pendapatan di bawah standar.
Budi pun menyebut pihaknya akan mulai melakukan reformasi di rumah sakit-rumah sakit. Reformasi ini menyoal perubahan pendapatan yang akan dilakukan bulan depan, yang berarti Mei. “Saya akan mulai bulan depan di rumah sakit vertikal. Kalau saat dicoba ternyata rumah sakit bisa, maka kita bisa menaikkan basic salary para dokter ini,” katanya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Budi juga memastikan Kementerian Kesehatan akan menyediakan 2.500 kuota beasiswa untuk pendidikan dokter spesialis pada 2024. Budi memprioritaskan untuk dokter spesialis penyakit jantung, stroke, kanker, dan ginjal.
“Kita prioritaskan pendidikan untuk empat penyakit utama,” kata Budi. Menurut Budi, minimnya dokter spesialis karena jumlah perguruan tinggi dengan fakultas kedokteran masih sedikit. Saat ini hanya ada 20 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki konsentrasi pendidikan spesialisasi di bidang kedokteran. “Jadi memang perbedaanya besar, dan juga ada perbedaan di bisnis modelnya (jumlah fakultas kedokteran spesialis),” katanya.
Untuk saat ini, Budi mendorong para dokter muda untuk sekolah spesialisasi sesuai dengan bidang yang disediakan pemerintah. Utamanya menggunakan beasiswa yang setiap tahunnya akan terus ditambah.
“Kemenkes akan terus dialokasikan untuk pendidikan spesialis. Diharapkan nanti semakin banyak dokter spesialis yang bisa mencangkup daerah-daerah terpencil,” katanya.
Diketahui, Indonesia krisis dokter. Sinyal itu diapungkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat peresmian Mayapada Hospital Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (6/3/2023).
“Kita masih punya problem di dalam negeri, dokter spesialisnya masih kurang atau dokter yang punya subspesialis masih sangat kurang, saya sudah bisikin tadi ke Pak Menkes ini perlu diurus,” ujarnya.
Presiden menilai, selain mempunyai fasilitas fisik yang bagus, dengan adanya jumlah dokter spesialis maupun subspesialis yang mencukupi dapat menciptakan pelayanan kesehatan yang makin baik bagi masyakat.
“Alkes dan ruang fisik sudah banyak yang bagus, tapi juga banyak yang belum bagus, itu yang harus diperbaiki, sehingga pelayanan rumah sakit kepada masyarakat menjadi semakin baik,” paparnya.
Sebab menurut Jokowi, berdasarkan data yang diterima saat ini, hampir dua juta masyarakat Indonesia masih memilih untuk pergi berobat ke luar negeri. dimana, sebanyak 1 juta di antaranya pergi ke Malaysia, 750 ribu ke Singapura, dan sisanya ke Jepang, Amerika, Jerman, dan negara lain.
Menurut Jokowi, hal tersebut membuat devisa negara hilang. “Mau kita terus-teruskan? Rp165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu. Karena ada modal keluar, capital outflow,” kata Jokowi.
Untuk itu, Kepala Negara meminta kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menambah dan mempermudah pendidikan dokter spesialis. “Nanti saya sampaikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga untuk pendidikan dokter spesialis agar dibanyakin dan dimudahkan,” ucap Presiden. (PB/*)
