Harnas.id, Jakarta — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, menegaskan bahwa seluruh konsesi pengelolaan pelabuhan diberikan sepenuhnya demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
“Konsesi ini sepenuhnya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Antoni dalam konferensi pers usai penyerahan Surat Keputusan (SK) Konsesi di Ruang Mataram, Gedung Karya, Kementerian Perhubungan, Senin (13/10/2024).
Penyerahan SK tersebut menandai komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui tata kelola badan usaha pelabuhan (BUP). Dengan konsesi ini, BUP diharapkan dapat fokus pada pengelolaan kegiatan kepelabuhanan dan berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kementerian Perhubungan menyerahkan SK Konsesi kepada sejumlah perusahaan, termasuk PT Samas Port, PT Rugaya Nusantara Jaya, PT Pelabuhan Samudera Nusantara, PT Satya Amerta Havenport, dan PT Pelabuhan Buana Reja. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan konsesi antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Weda dan PT Pelabuhan Samudera Nusantara.
Antoni menekankan bahwa optimalisasi penerimaan negara melalui pelabuhan merupakan bagian penting dari tata kelola yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti peran strategis Pelabuhan Tanjung Priok sebagai kontributor utama PNBP.
“Pelabuhan Tanjung Priok merupakan penyumbang terbesar PNBP berkat tingginya frekuensi kunjungan kapal. Pelabuhan lain seperti di Kalimantan Timur juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan,” jelasnya.
Dengan fokus pada peningkatan penerimaan dan efisiensi operasional, konsesi ini diharapkan dapat memperkuat kinerja sektor pelabuhan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
Penulis: Edwin/Ifan
