HARNAS.ID – Pembangunan di Papua terus dilakukan terlebih lagi dengan adanya dana otonomi khusus (Otsus) Papua. Meski dana Otsus Papua berdampak positif, masih adanya permasalahan yang menjadi penghambat dalam pembangunan di daerah tersebut. Soal hambatan pembangunan itu pun dibahas dalam sebuah webinar, belum lama ini.
Tokoh pemuda Papua yang juga narasumber dalam webinar bertajuk Let’s Talk About Papu dengan tema In The Eyes of Young Papuan Ali Kabiay mengakui soal hambatan dalam proses pembangunan di Papua. Menurut dia, banyak kendala di Papua sejak era Peresiden RI Soekarno hingga Joko Widodo dan masing-masing pemimpin memiliki kelebihan. Penerapan dana Otsus Papua dalam upaya pemerataan pembangunan pun memiliki dampak positif.
“Hanya saja sejumlah masalah seperti separatisme yang masih menjadi penghambat SDM, ekonomi, pendidikan. Faktor keamanan menjadi penting dalam upaya menunjang efektifitas masyarakat,” ujar Ali Kabiay, Minggu (18/10/2020).
Ali menambahkan, faktor transparansi dalam anggaran menjadi hal utama. Sebab, anggaran Otsus Papua adalah milik rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Guna mencegah terjadinya korupsi diperlukan sistem tata kelola terpadu dalam mengelola anggaran. Ali menilai, pemberantasan korupsi belum maksimal dan aparat belum menindaklanjuti. “Kami percaya dengan pemerintah pusat. Perlu dicatat, korupsi menghambat pembangunan apalagi ini adalah uang rakyat,” tuturnya.
Ali berpendapat, pemberitaan negatif di media sosial atau lainnya juga turut mempengaruhi pembangunan. Pasalnya, dalam waktu yang tidak lama, berita tersebut sudah menyebar bahkan hingga ke Luar Negeri. “Generasi muda Papua mari sebarkan berita positif tentang Papua yang kita cintai ini. Mari saudaraku di luar Negeri dan semuanya untuk selalu menyebarkan kebaikan tentang Papua,” tuturnya.
Hal senada dikatakan tokoh pemuda Papua lainnya, Steve Mara. Dia mengungkapkan, sebagian besar pemuda Papua dan masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet. Masyarakat pun kerap menggunakan sosial media sebagai sarana komunikasi dan aktivitas kegiatan sehari-hari.
“Berita hoaks dan salah yang beredar bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Seperti demo tentang UU Cipta Kerja banyak yang termakan hoaks dan mereka tidak menyadari serta tidak paham. Untuk itu mari kita sebarkan berita positif, terlebih lagi tentang Papua untuk pembangunan yang lebih baik dan Indonesia yang kita cintai,” ujarnya.
Pemerintah menambahkan dana Otsus untuk Propinsi Papua dan Papua Barat dalam RAPBN 2021 menjadi Rp 7,8 triliun. Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2021 terfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Dana Otsus tersebut terbagi menjadi, 20 persen untuk provinsi dan 80 persen untuk kabupaten/kota.
Editor: Ridwan Maulana
