Harnas.id, BOGOR — Evaluasi 1 tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mulai bermunculan. Terbaru, Lembaga Studi Visi Nusantara (LSVN) merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja awal pasangan tersebut.
Survei dilaksanakan pada 1–5 Juni 2025 melalui wawancara tatap muka langsung di lapangan. Metode yang digunakan adalah cluster random sampling dengan melibatkan 800 responden, margin of error 4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasilnya, sebanyak 45,75 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja 1 tahun pemerintahan. Sementara itu, 54,25 persen responden menyatakan tidak puas.
Penilaian dilakukan pada sejumlah sektor strategis. Di antaranya pemberantasan korupsi, pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, pertanian, keamanan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, komunikasi publik, tata kelola pemerintahan bersih, lingkungan, kebudayaan, ketenagakerjaan, penegakan hukum, serta sektor sosial.
Pada sektor pelayanan publik dan ekonomi, tingkat kepuasan dan ketidakpuasan terlihat cukup berimbang. Namun di beberapa sektor lain, angka ketidakpuasan masih lebih dominan.
Direktur Eksekutif LSVN, Yusfitriadi, menegaskan bahwa survei ini tidak dimaksudkan sebagai vonis terhadap pemerintahan baru. Menurutnya, 1 tahun pertama merupakan masa konsolidasi dan penyelarasan arah kebijakan.
“Masa 100 hari pertama adalah fase konsolidasi dan penataan arah kebijakan. Survei ini bukan untuk menghakimi, melainkan menjadi cermin awal bagi pemerintah dalam membaca ekspektasi masyarakat,” ujar Yusfitriadi dalam keterangan tertulisnya.
Ia menilai, angka kepuasan yang belum menembus 50 persen menjadi sinyal penting. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat komunikasi publik serta mempercepat implementasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
“Data ini harus dibaca sebagai sinyal. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik, percepatan implementasi program prioritas, serta memastikan janji kampanye benar-benar terimplementasi di lapangan,” katanya.
Yusfitriadi juga menambahkan bahwa persepsi publik sangat bergantung pada dampak nyata kebijakan yang dirasakan masyarakat. Ketika perubahan belum terlihat signifikan, respons warga cenderung kritis.
“Ketika masyarakat belum merasakan perubahan signifikan, maka persepsi cenderung kritis. Ini wajar dalam sistem demokrasi,” tambahnya.
LSVN menyebut survei ini sebagai bagian dari partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Selain memotret tingkat kepuasan, survei juga dirancang untuk memberi rekomendasi berbasis data agar program pemerintah lebih selaras dengan kebutuhan warga.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Bogor belum memberikan tanggapan resmi atas hasil survei tersebut.
Hasil ini menjadi potret awal dinamika persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Dedie–Jenal. Ke depan, konsistensi kebijakan, respons cepat terhadap persoalan publik, serta komunikasi yang efektif akan menjadi faktor penentu tingkat kepercayaan warga pada fase berikutnya.
Editor: IJS
