Harnas.id, JAKARTA – Viralnya potongan video pidato Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, kembali memicu perdebatan di ruang publik. Cuplikan tersebut dinilai sebagian pihak menyinggung soal makna syahid dalam konflik antaragama.
Namun, narasi itu dinilai tidak utuh dan berpotensi menyesatkan jika dilepaskan dari konteks. Dalam opini yang disampaikan Febrian Amanda, Ketua Umum Pertama Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, pemaknaan terhadap pernyataan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh.
Ia menilai, pernyataan Jusuf Kalla tidak sedang merujuk pada ajaran agama, melainkan menggambarkan cara berpikir sebagian pihak dalam konflik horizontal di masa lalu. Konteks yang dimaksud merujuk pada konflik di Ambon dan Poso yang pernah terjadi di Indonesia.
“Yang dimaksud Pak JK, apabila dibaca dalam konteks sejarah konflik Ambon dan Poso, bukanlah doktrin agama, melainkan cara berpikir sebagian oknum atau pihak-pihak yang pada saat itu terlibat dalam pertikaian berdarah,” tulisnya.
Menurutnya, penting untuk membedakan antara ajaran agama dengan persepsi individu yang terlibat konflik. Ia menegaskan bahwa baik Islam maupun Kristen tidak mengajarkan kekerasan, apalagi pembenaran atas tindakan pembunuhan.
Dalam pandangannya, Jusuf Kalla justru sedang merefleksikan kondisi psikologis dalam konflik komunal. Pada situasi tersebut, pihak-pihak yang bertikai kerap merasa tindakannya benar berdasarkan pemahaman agama yang keliru.
Dengan demikian, yang disorot adalah pola pikir dalam konflik, bukan ajaran teologis agama tertentu. Membaca pernyataan tersebut secara parsial justru berisiko memelintir pesan yang sebenarnya ingin disampaikan.
Rekam jejak Jusuf Kalla dalam penyelesaian konflik dinilai menjadi konteks penting. Ia dikenal berperan dalam proses perdamaian di Poso melalui Deklarasi Malino I tahun 2001, serta di Ambon melalui Malino II tahun 2002.
Kedua kesepakatan tersebut menjadi titik balik penghentian konflik yang menelan banyak korban jiwa. Peran tersebut menempatkan Jusuf Kalla sebagai salah satu tokoh penting dalam upaya rekonsiliasi nasional.
Febrian Amanda juga mengaku memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan Jusuf Kalla dalam forum-forum perdamaian. Dari pengamatannya, Jusuf Kalla dikenal konsisten mendorong dialog dan penyelesaian konflik secara damai.
“Karena itu, sangat sulit diterima akal sehat bila seorang tokoh yang justru mengakhiri konflik antarumat kemudian dituduh sedang memantik konflik baru,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya memahami makna kata “syahid” secara tepat. Secara etimologis, istilah tersebut berasal dari bahasa Arab yang berarti saksi atau seseorang yang membuktikan kebenaran.
Dalam ajaran Islam, syahid tidak dimaknai sebagai pembenaran atas kekerasan. Sebaliknya, istilah ini merujuk pada kemuliaan bagi mereka yang wafat dalam kebenaran dengan niat yang lurus.
Ia juga mengutip nilai dalam Al-Qur’an yang menegaskan larangan membunuh tanpa alasan yang benar. Dalam salah satu ayat disebutkan bahwa membunuh satu jiwa tanpa hak seakan membunuh seluruh manusia.
Selain itu, ajaran Islam juga menekankan pentingnya perdamaian. Ketika ada peluang damai, maka dianjurkan untuk mengambil jalan tersebut sebagai pilihan utama.
Dalam konteks ini, pernyataan Jusuf Kalla dinilai sebagai refleksi sosial, bukan penetapan makna teologis. Penyederhanaan narasi tanpa konteks justru berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Di era digital, tantangan utama bukan hanya informasi palsu, tetapi juga potongan informasi yang kehilangan konteks. Hal ini dapat mengubah persepsi publik terhadap suatu pernyataan secara signifikan.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti agama dan konflik sosial.
Di akhir tulisannya, Febrian mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan memperkuat toleransi antarumat beragama. Ia menekankan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman yang harus dirawat bersama.
Editor: IJS
