Harnas.id, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membuka ruang dialog dengan para tokoh masyarakat dalam forum silaturahmi yang digelar di Balai Kota Bogor, Senin (20/4/2026). Pertemuan ini menjadi wadah menyerap aspirasi sekaligus memetakan persoalan penataan kota yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Sejumlah tokoh yang hadir berasal dari berbagai elemen, mulai dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), majelis taklim, hingga lingkungan pondok pesantren. Kehadiran mereka dinilai strategis karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyebut masukan dari para tokoh menjadi bagian penting dalam memperkuat arah kebijakan penataan kota. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci agar program pemerintah berjalan lebih efektif.
“Tadi juga para alim ulama menyampaikan saran dan pendapatnya terkait bagaimana penanganan PKL,” ujar Dedie.
Dalam diskusi tersebut, isu penataan pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu sorotan utama. Para tokoh masyarakat menilai diperlukan langkah yang lebih tegas sekaligus terukur agar penataan tidak menimbulkan konflik di lapangan.
Selain itu, persoalan kebersihan lingkungan juga mengemuka. Muncul usulan agar Pemkot menerapkan sanksi yang lebih berat, termasuk denda signifikan bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan maupun pelanggaran oleh PKL.
Masukan tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan kota. Pemkot diharapkan tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga konsisten dalam pengawasan di lapangan.
Dedie Rachim menilai rangkaian aspirasi ini menjadi dorongan bagi jajarannya untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam penataan ruang kota yang lebih tertib dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk Kota Bogor. Momen ini menjadi simbol harapan agar upaya penataan kota dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak nyata bagi warga.
Editor: IJS
