Harnas.id, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Menurutnya, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyaksikan serta mendiskusikan isi film tersebut secara terbuka.
Pernyataan itu disampaikan Yusril di tengah munculnya polemik terkait pemutaran film dokumenter yang menyoroti proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan. Film tersebut diketahui mengangkat isu lingkungan hidup dan dampak sosial terhadap masyarakat adat di wilayah proyek.
Yusril menilai publik tidak perlu langsung terpancing hanya karena judul film yang dianggap kontroversial. Ia menyebut penggunaan judul semacam itu kemungkinan memang dibuat untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus memancing diskusi publik.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).
Ia menegaskan, masyarakat justru perlu diberikan ruang untuk menonton dan menilai sendiri isi dokumenter tersebut. Menurutnya, perdebatan dan perbedaan pandangan merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ujarnya.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sendiri menyoroti pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dinilai sebagian pihak berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat adat setempat. Isu tersebut belakangan memunculkan beragam respons dari publik maupun kalangan akademisi.
Terkait kritik yang disampaikan dalam film, Yusril mengatakan pemerintah tetap terbuka menerima masukan. Bahkan, menurutnya, berbagai kritik yang muncul bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” tuturnya.
Ia menjelaskan, program pembukaan lahan di Papua Selatan sebenarnya telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Program tersebut berjalan seiring pemekaran wilayah di Papua dan kemudian dilanjutkan pemerintahan saat ini dalam kerangka ketahanan pangan dan energi nasional.
Meski demikian, Yusril menegaskan proyek strategis nasional tetap dijalankan berdasarkan kajian pemerintah. Ia menyebut tujuan utama proyek tersebut adalah mendukung kesejahteraan masyarakat, walaupun pelaksanaannya tetap terbuka untuk dikritisi.
“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” katanya.
Di sisi lain, Yusril juga membantah adanya instruksi resmi pemerintah terkait pelarangan pemutaran maupun nobar film dokumenter tersebut. Ia menyebut sejumlah kegiatan pemutaran di berbagai kampus masih tetap berlangsung tanpa hambatan.
Menurutnya, jika terdapat pembubaran kegiatan nobar di beberapa lokasi, hal itu bukan berasal dari arahan pemerintah pusat ataupun aparat penegak hukum secara terstruktur.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujar Yusril.
Editor: IJS
