Harnas.id, SURABAYA – Di tengah polemik dan pembubaran agenda nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah daerah, Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS justru memilih membuka ruang diskusi akademik secara terbuka di lingkungan kampus.
Melalui kegiatan bedah film yang digelar Departemen Studi Pembangunan ITS pada Rabu (13/5/2026) malam, kampus tersebut menegaskan posisinya sebagai ruang pertukaran gagasan dan dialektika mahasiswa. Forum itu diinisiasi Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV) sebagai bagian dari mata kuliah Kajian Agraria.
Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber dari latar belakang berbeda, yakni jurnalis senior Harian Kompas, Ambrosius Harto Manumoyoso, dan dosen Studi Pembangunan ITS, Khairun Nisa SIP MA. Pembahasan berlangsung melalui pendekatan akademik dan perspektif jurnalisme terhadap isu yang diangkat dalam film dokumenter tersebut.
Forum yang dihadiri mahasiswa dan dosen itu membahas konflik agraria serta dinamika pembangunan di Papua yang menjadi sorotan utama dalam film. ITS menilai isu tersebut relevan dijadikan studi kasus untuk memperkaya cara pandang mahasiswa dalam memahami kebijakan publik.
Pihak kampus memandang diskursus kritis terhadap kebijakan negara merupakan bagian penting dalam proses pendidikan tinggi. Karena itu, film dokumenter tersebut tidak ditempatkan semata sebagai materi kontroversial, melainkan sebagai media pembelajaran untuk melatih pola pikir kritis dan multidimensional mahasiswa.
Dosen Studi Pembangunan ITS yang akrab disapa Icha itu menjelaskan, setiap kebijakan publik idealnya disusun melalui pendekatan bottom-up dengan melibatkan aspirasi masyarakat secara aktif. Menurutnya, partisipasi publik menjadi unsur penting dalam memastikan kebijakan dapat diterima secara sosial.
Ia juga menilai setiap kebijakan pasti memiliki konsekuensi dan trade-off yang tidak mungkin memuaskan semua pihak. Karena itu, menurutnya, kebijakan strategis nasional harus tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila.
“Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai suatu kebijakan nasional melalui ketiga dimensi keadilan tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).
Khairun Nisa menjelaskan konsep keadilan sosial menurut pemikir Nancy Fraser dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yakni keadilan distribusi, keadilan representasi, dan keadilan rekognisi. Ketiga dimensi tersebut, menurutnya, penting digunakan dalam membaca dampak kebijakan terhadap masyarakat.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa kebijakan strategis nasional wajib memperhatikan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyebut bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Melalui forum tersebut, ITS berharap mahasiswa tidak hanya memahami kebijakan dari sisi teknokratis semata. Kampus ingin mahasiswa memiliki kemampuan argumentasi serta sensitivitas sosial ketika nantinya berada di posisi pengambil kebijakan.
“Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Ambrosius Harto Manumoyoso atau Ambro menyoroti peran film dokumenter sebagai media pembangun kesadaran publik terhadap suatu isu. Ia menilai dokumenter memiliki kekuatan untuk menghadirkan realitas lapangan secara lebih dekat kepada masyarakat.
Menurut Ambro, film dokumenter pada dasarnya bersifat investigatif dan membawa pesan tertentu yang dapat membentuk persepsi publik. Karena itu, keberadaan narasi yang dianggap provokatif dinilai masih menjadi bagian wajar dalam karya dokumenter.
“Provokasi di sini bukan untuk menyulut emosi, tetapi sesuatu yang mampu mendorong kita untuk menentukan sikap terhadap suatu persoalan,” jelasnya.
Menutup sesi diskusi, Ambro menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk mengeksplorasi gagasan, kritik, dan perbedaan pandangan secara akademik. Ia mengingatkan bahwa intervensi terhadap kebebasan berpikir justru berpotensi melemahkan marwah dunia pendidikan tinggi.
“Segala bentuk intervensi terhadap kebebasan berpikir justru dapat melemahkan marwah akademik itu sendiri,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, ITS menegaskan komitmennya sebagai ruang akademik yang terbuka terhadap pertukaran ide dan pengembangan nalar kritis mahasiswa. Kampus juga menyebut forum tersebut sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait pendidikan berkualitas, pengurangan kesenjangan, konsumsi bertanggung jawab, dan perlindungan ekosistem daratan.
Editor: IJS
