Harnas.id, SURABAYA – Angka pengangguran di Jawa Timur kembali menunjukkan tren penurunan pada Februari 2026. Namun di balik membaiknya tingkat penyerapan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui masih ada pekerjaan rumah besar terkait dominasi sektor informal yang hingga kini belum mampu ditekan secara signifikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur per Februari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen. Angka itu turun 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2025 dan berada jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,68 persen.
Jika melihat tren dalam lima tahun terakhir, penurunan angka pengangguran di Jawa Timur tergolong cukup konsisten. Pada Februari 2021 lalu, TPT Jawa Timur masih berada di angka 5,17 persen, sebelum akhirnya terus bergerak turun hingga menyentuh level 3,55 persen pada tahun ini.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai capaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi di Jawa Timur mulai kembali stabil dan mampu membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, pengangguran di Jawa Timur semakin terkendali. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak positif dan mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas,” ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu (23/5/2026).
Selain angka pengangguran yang turun, data BPS juga menunjukkan adanya perbaikan kualitas tenaga kerja, terutama dari lulusan pendidikan vokasi.
Tingkat pengangguran lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,87 persen.
Penurunan tersebut dinilai menjadi indikator mulai efektifnya program link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
Menariknya, lulusan SMK kini tidak lagi menjadi kelompok penyumbang pengangguran tertinggi di Jawa Timur. Posisi tersebut justru ditempati lulusan universitas yang tingkat penganggurannya mencapai 6,04 persen atau naik dibanding Februari 2025 sebesar 5,60 persen.
Kondisi itu memperlihatkan bahwa pasar kerja saat ini mulai lebih membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan praktis dan siap pakai dibanding sekadar lulusan akademik formal.
Khofifah menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong penguatan pendidikan vokasi, termasuk memperluas akses kerja hingga pasar internasional.
Menurutnya, Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan jumlah peserta magang kerja dan pekerja migran terbanyak di Indonesia.
Pada tahun 2026, sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan LKP mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.617 peserta telah dinyatakan lolos seleksi dan memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
“Ini menunjukkan lulusan SMK dan LKP Jawa Timur semakin kompetitif dan mendapat kepercayaan di pasar kerja internasional,” tegas Khofifah.
Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur juga mengalami kenaikan menjadi 74,78 persen atau naik 0,53 persen poin dibandingkan Februari tahun lalu.
Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur kini tercatat mencapai 25,14 juta orang, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 24,25 juta orang atau bertambah sekitar 388,04 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski demikian, struktur ketenagakerjaan Jawa Timur masih didominasi sektor informal yang porsinya mencapai 64,44 persen. Sementara pekerja formal baru berada di angka 35,56 persen.
Menurut Khofifah, kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena sektor informal umumnya memiliki tingkat perlindungan kerja yang lebih rendah dan rentan terhadap gejolak ekonomi.
“Persentase pekerja formal di Jawa Timur saat ini baru mencapai 35,56 persen, sedangkan pekerja informal masih mendominasi sebesar 64,44 persen. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk mendorong transformasi menuju pekerjaan yang lebih formal, produktif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dari sisi lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Timur dengan kontribusi mencapai 31,76 persen terhadap total penduduk bekerja.
Pemprov Jawa Timur pun mulai menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat transformasi pasar kerja, mulai dari pengembangan industri padat karya modern, penguatan UMKM, peningkatan kualitas SDM, hingga perluasan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri.
“Transformasi ketenagakerjaan harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan kualitas, perlindungan, dan keberlanjutannya,” imbuh Khofifah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
Editor: IJS
