Harnas.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam operasi lanjutan yang dilakukan penyidik, lima aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diamankan untuk menjalani pemeriksaan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya dilakukan KPK di Muara Enim. Dalam perkara awal tersebut, Bupati Muara Enim, Edison, telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penindakan terbaru dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi adanya dugaan pemberian suap yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan keuangan daerah.
“KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara yang sebelumnya terjadi di Sumatera Selatan,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Menurut Budi, dugaan suap tersebut mengarah pada proses pemeriksaan yang dilakukan auditor terhadap sejumlah kegiatan pengadaan barang di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Salah satu yang menjadi perhatian penyidik adalah pengadaan Smart TV yang masuk dalam objek pemeriksaan.
“Dugaan perkara ini berkaitan dengan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan terkait temuan hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Dengan diamankannya lima ASN dari lingkungan BPK, jumlah pihak yang telah diperiksa dalam rangkaian operasi ini bertambah menjadi 11 orang.
Sebelumnya, enam orang telah diamankan dalam OTT yang digelar KPK di Sumatera Selatan. Kini, lima orang tambahan yang berasal dari institusi auditor negara turut menjalani pemeriksaan intensif di Jakarta.
“Enam orang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan sebelumnya, kemudian lima orang lainnya merupakan pihak baru yang diamankan dalam pengembangan perkara ini,” kata Budi.
Meski demikian, hingga saat ini KPK belum mengungkap identitas maupun jabatan para ASN BPK yang diamankan tersebut. Penyidik masih fokus melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dugaan keterlibatan masing-masing pihak.
Dalam perkembangan lainnya, KPK memastikan perkara dugaan suap terkait hasil audit di Pemkab Muara Enim telah resmi naik ke tahap penyidikan.
Keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan ekspose atau gelar perkara dan menemukan bukti permulaan yang dinilai cukup untuk melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya.
“Telah dilakukan ekspose dan diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah,” jelas Budi.
Dengan naiknya status perkara ke tahap penyidikan, KPK membuka jalan untuk menetapkan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Penyidik kini tengah mendalami peran masing-masing pihak, termasuk menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan proses pemeriksaan keuangan daerah.
“KPK akan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan suap di Pemkab Muara Enim kepada oknum-oknum di Badan Pemeriksa Keuangan,” tegas Budi.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyentuh proses audit keuangan negara yang seharusnya menjadi instrumen pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Dugaan adanya suap dalam proses pemeriksaan berpotensi memengaruhi objektivitas hasil audit dan menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
KPK menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Selain menelusuri aliran dana, penyidik juga akan mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran dalam perkara tersebut.
Hingga Rabu malam, pemeriksaan terhadap lima ASN BPK yang diamankan masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Editor: IJS
