Harnas.id, GORONTALO – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Kehadiran Kasad dalam agenda nasional tersebut menegaskan posisi TNI Angkatan Darat sebagai salah satu unsur yang ikut bergerak dalam agenda besar ketahanan pangan nasional.
Puncak PENAS XVII tahun ini dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain Presiden dan Kasad, kegiatan tersebut juga diikuti jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pejabat TNI-Polri, kepala daerah, hingga puluhan ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Forum ini tidak hanya menjadi ajang seremonial tahunan bagi petani dan nelayan. PENAS XVII justru diposisikan sebagai ruang temu lintas sektor yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, penyuluh, akademisi, komunitas petani, dan nelayan dalam satu pembahasan besar: bagaimana ketahanan pangan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dikerjakan dari hulu sampai hilir.
Dalam konteks itu, kehadiran Kasad menjadi penting karena memperlihatkan bahwa isu pangan kini tidak hanya dibaca sebagai urusan kementerian teknis atau pemerintah daerah. Ketahanan pangan telah bergeser menjadi agenda nasional yang melibatkan banyak aktor, termasuk TNI AD, terutama dalam aspek pendampingan masyarakat, penguatan produksi, hingga dukungan infrastruktur pertanian di lapangan.
Kegiatan berskala nasional ini digelar di Kabupaten Gorontalo pada 20–25 Juni 2026 dan diikuti sekitar 50.000 peserta dari seluruh Indonesia. Peserta yang hadir berasal dari beragam latar, mulai dari petani, nelayan, penyuluh, akademisi, hingga pelaku usaha yang selama ini berada dalam rantai produksi dan distribusi pangan nasional.
Di atas kertas, angka partisipasi itu menunjukkan bahwa PENAS bukan sekadar forum internal kelompok tani dan nelayan. Acara ini menjadi ruang konsolidasi besar untuk membaca ulang tantangan sektor pangan nasional, mulai dari produktivitas, efisiensi, regenerasi petani, inovasi teknologi, hingga daya tahan sektor pertanian dan perikanan di tengah tekanan global.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah agenda juga digelar untuk mempertemukan kebutuhan lapangan dengan gagasan kebijakan dan teknologi. Beberapa agenda utama PENAS XVII meliputi:
- temu usaha
- gelar teknologi pertanian dan perikanan
- pertukaran inovasi
- penguatan kemitraan antarpemangku kepentingan
Rangkaian agenda itu menunjukkan bahwa pembicaraan soal pangan saat ini tidak lagi cukup berhenti pada produksi semata. Ada kebutuhan untuk membangun ekosistem yang lebih luas, mulai dari akses teknologi, pola kemitraan, penguatan pasar, hingga peningkatan efisiensi di sektor pertanian dan perikanan.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Pesan itu menempatkan petani dan nelayan bukan hanya sebagai pelaku ekonomi kecil di daerah, tetapi sebagai pilar yang menopang ketahanan nasional.
Bagi pemerintah, swasembada pangan tidak bisa dilepaskan dari kemampuan negara menjaga produksi dan distribusi tetap stabil. Sementara di tingkat lapangan, keberhasilan agenda itu sangat bergantung pada kekuatan petani dan nelayan sebagai ujung tombak sektor pangan. Karena itu, kesejahteraan mereka menjadi isu yang tidak bisa dipisahkan dari target besar ketahanan pangan.
Sejalan dengan arah tersebut, TNI Angkatan Darat disebut terus mengambil peran aktif melalui berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat. Peran itu dijalankan dalam bentuk pendampingan petani, pengembangan lahan produktif, pembangunan sarana pendukung pertanian, hingga pemberdayaan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia.
Langkah-langkah itu memperlihatkan bahwa TNI AD tidak sekadar hadir dalam acara seremonial bertema pangan, tetapi juga masuk dalam program-program pendukung di lapangan. Dalam banyak kasus, isu ketahanan pangan memang tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan dan benih, tetapi juga oleh keberlanjutan pendampingan, akses sarana produksi, dan kemampuan masyarakat menjaga produktivitas.
PENAS XVII juga menjadi ajang memperkenalkan berbagai inovasi serta teknologi di bidang pertanian dan perikanan. Hal ini penting karena tantangan sektor pangan nasional kini tidak lagi sesederhana persoalan panen dan distribusi, tetapi juga menyangkut efisiensi produksi, adaptasi terhadap perubahan iklim, digitalisasi, hingga peningkatan daya saing produk dalam negeri.
Karena itu, forum seperti PENAS menjadi relevan sebagai tempat bertemunya pengalaman lapangan dan gagasan inovasi. Petani dan nelayan tidak hanya datang untuk berkumpul, tetapi juga untuk melihat teknologi baru, membuka jejaring usaha, dan membaca kemungkinan kemitraan yang bisa mendorong produktivitas mereka ke depan.
Bila ditarik lebih jauh, penyelenggaraan PENAS XVII di Gorontalo juga memberi pesan lain: sektor pangan tidak bisa dibangun hanya dari pusat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas petani dan nelayan, hingga institusi seperti TNI perlu bergerak dalam jalur yang saling terhubung agar agenda ketahanan pangan tidak berhenti sebagai slogan.
Kabupaten Gorontalo dalam hal ini menjadi tuan rumah bagi pertemuan berbagai kepentingan itu. Di satu sisi, daerah menjadi panggung pertemuan nasional. Di sisi lain, forum seperti ini memberi ruang agar suara dan kebutuhan dari lapangan tidak sepenuhnya tenggelam dalam narasi besar swasembada pangan.
Melalui partisipasinya dalam PENAS XVII, TNI Angkatan Darat menegaskan dukungannya terhadap program strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan. Dukungan itu diposisikan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam sektor pangan, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertanian dan perikanan.
Pada akhirnya, pesan yang muncul dari PENAS XVII di Gorontalo cukup jelas: ketahanan pangan tidak akan lahir hanya dari target produksi atau jargon swasembada. Ia membutuhkan kerja bersama yang nyata, dari petani dan nelayan di lapangan, pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dunia usaha sebagai mitra, akademisi sebagai pengembang inovasi, hingga aparat negara yang ikut memastikan program berjalan.
Kehadiran Kasad di forum ini menjadi salah satu penanda bahwa urusan pangan kini benar-benar dibaca sebagai isu strategis nasional. Dan ketika ketahanan pangan menjadi agenda bersama, maka panggung seperti PENAS bukan sekadar seremoni, melainkan ruang untuk memastikan siapa bekerja apa, dan sejauh mana hasilnya benar-benar sampai ke masyarakat.
Editor: IJS
