Harnas.id, SIGI – Penanganan darurat pascagempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mulai bergerak ke tahap yang lebih konkret. Memasuki hari kedelapan masa tanggap darurat, pembangunan hunian sementara (huntara) untuk warga terdampak akhirnya dimulai melalui peletakan batu pertama di Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilalaki, Rabu (24/6/2026).
Langkah ini menjadi salah satu penanda penting bahwa respons bencana di Sigi tidak lagi hanya berkutat pada evakuasi, pengungsian, dan distribusi bantuan, tetapi mulai menyentuh fase pemulihan awal. Di saat ribuan warga masih berhadapan dengan dampak kerusakan rumah dan aktivitas gempa susulan yang belum sepenuhnya berhenti, kehadiran huntara menjadi kebutuhan mendesak agar masa tinggal di pengungsian tidak terlalu panjang.
Pembangunan huntara tahap pertama dilakukan setelah data penerima bantuan diverifikasi dan divalidasi. Bupati Sigi telah menetapkan Surat Keputusan Berita Acara Nama dan Alamat atau By Name By Address (BNBA) untuk penerima bantuan huntara tahap I sebanyak 50 unit rumah.
Jumlah itu masih menjadi tahap awal dari keseluruhan kebutuhan hunian sementara bagi warga terdampak. Pemerintah daerah bersama BNPB dan unsur terkait masih melanjutkan proses verifikasi dan validasi untuk penetapan penerima bantuan pada tahap berikutnya.
Dengan kata lain, pembangunan huntara yang dimulai hari ini belum menutup seluruh kebutuhan pemulihan hunian warga. Namun setidaknya, proses ini menandai pergeseran penting dari fase respons darurat menuju penataan tempat tinggal sementara yang lebih layak bagi penyintas.
Selain pembangunan huntara, penanganan darurat di lapangan juga terus berjalan di sejumlah sektor. Pemerintah bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan berbagai unsur pendukung lain masih mengerjakan langkah-langkah yang menyasar kebutuhan dasar warga sekaligus mitigasi risiko lanjutan di wilayah terdampak.
Pada hari yang sama, perbaikan infrastruktur darurat juga mulai dilaksanakan di Kecamatan Nokilalaki. Pekerjaan itu mencakup pemasangan bronjong dan perbaikan jaringan air bersih, dengan dukungan pendanaan dari PUM Sulawesi Tengah.
Perbaikan infrastruktur ini menjadi bagian penting dari penanganan bencana, sebab persoalan pascagempa tidak berhenti pada rumah rusak atau pengungsian semata. Akses air bersih, kestabilan jalur aliran air, dan perlindungan terhadap kawasan rawan longsor maupun banjir justru menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mencegah lahirnya krisis lanjutan di lokasi terdampak.
Salah satu titik yang mendapat perhatian serius adalah kawasan Gunung Nokilalaki yang mengarah ke Sungai Kamarora. Di lokasi ini, tim gabungan melakukan pembukaan bendung alami yang terbentuk akibat guncangan gempa dan longsoran material.
Bendung alami tersebut muncul dari tumpukan kayu dan bebatuan yang menyumbat aliran sungai. Untuk membukanya, tim menggunakan jet water agar material yang menahan aliran bisa dibersihkan dan air tidak terus tertahan di hulu.
Langkah ini bukan pekerjaan teknis biasa. Di tengah kondisi tanah yang masih labil dan potensi hujan di wilayah pegunungan, bendung alami semacam itu bisa berubah menjadi ancaman baru jika tidak segera ditangani. Air yang tertahan berisiko memicu banjir bandang atau aliran material ke permukiman apabila sewaktu-waktu jebol saat debit air meningkat.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto sebelumnya sudah memberi perhatian khusus terhadap potensi ancaman tersebut saat meninjau langsung lokasi terdampak pada Jumat (19/6/2026). Ia mengingatkan agar penanganan gempa tidak hanya fokus pada dampak yang sudah terlihat, tetapi juga pada risiko susulan yang bisa muncul beberapa hari kemudian.
“Masalah potensi banjir bandang, itu jangan dilupakan. Kalau kemudian hujan lalu air tertahan oleh material longsoran di atas, kemudian bisa terjadi banjir bandang nanti muncul korban baru,” jelas Suharyanto.
Ia mengatakan, pembersihan material longsoran harus segera dilakukan agar ancaman tidak berkembang menjadi bencana lanjutan. Menurutnya, BNPB akan mendukung kebutuhan operasional penanganan tersebut.
“Kita sudah sepakat akan dibersihkan material longsornya menggunakan pompa alkon dan peralatan lainnya. BNPB nanti akan bantu operasionalnya,” imbuhnya.
Di sisi lain, layanan dasar bagi masyarakat terdampak masih terus dipertahankan selama masa tanggap darurat. Posko-posko kesehatan tetap siaga melayani warga, sementara kebutuhan logistik dasar masyarakat juga dilaporkan masih terpenuhi.
Ketersediaan logistik permakanan disebut mencukupi hingga berakhirnya masa tanggap darurat pada 30 Juni 2026. Kecukupan ini ditopang oleh dukungan lintas pihak, baik dari pemerintah, aparat, maupun unsur lainnya yang terlibat dalam operasi penanganan bencana di Kabupaten Sigi.
Tim gabungan juga terus memantau kondisi pengungsian mandiri yang dilakukan warga. Pemantauan ini penting karena tidak semua penyintas tinggal di titik pengungsian terpusat. Sebagian warga memilih bertahan di sekitar rumah, halaman, atau area terbuka yang dianggap lebih aman, sehingga distribusi bantuan kebutuhan dasar tetap harus menjangkau mereka.
Di sektor sosial-keagamaan, tempat ibadah yang terdampak gempa juga mulai difasilitasi dengan tenda darurat. Sejumlah tenda tersebut telah digunakan kembali oleh masyarakat untuk beribadah, sebuah langkah yang tidak hanya penting secara fungsional, tetapi juga menyentuh aspek pemulihan psikologis warga di tengah situasi bencana.
Untuk memperkuat dukungan penanganan darurat, BNPB juga menyalurkan bantuan tahap III dalam bentuk logistik dan peralatan. Bantuan ini dibagikan kepada unsur TNI dan BPBD yang terlibat langsung di lapangan.
Rincian bantuan tahap III tersebut meliputi:
Untuk Kodam XXIII/Palaka-Wira:
- 1 unit mobil dapur umum lapangan
- 100 unit handy talky
- 1 unit tenda pengungsi
Untuk Korem 132/Tadulako:
- 1 unit mobil dapur umum lapangan
- 2 unit motor trail
- pompa alkon
- 2 unit tenda pengungsi
Untuk BPBD Provinsi Sulawesi Tengah:
- 300 paket sembako
- 200 unit tenda keluarga
- 3 unit tenda pengungsi
- 300 lembar matras
- 300 lembar selimut
Dukungan logistik ini menunjukkan bahwa penanganan bencana di Sigi masih berada dalam fase yang membutuhkan mobilitas tinggi dan dukungan lapangan yang cukup besar. Peralatan komunikasi, kendaraan operasional, tenda, dapur umum, hingga kebutuhan dasar warga menjadi komponen yang saling berkaitan dalam menjaga ritme penanganan tetap berjalan.
Sementara itu, dari sisi kebencanaan, aktivitas seismik di wilayah Sigi masih terus dipantau ketat. Berdasarkan data BMKG hingga Selasa (23/6) pukul 24.00 waktu setempat, telah terjadi 1.349 kali gempa susulan sejak gempa utama pada 16 Juni 2026.
Dari jumlah tersebut, 49 gempa dilaporkan dirasakan masyarakat. Gempa susulan terbesar tercatat berkekuatan magnitudo 5,3 dan terjadi satu kali.
Meski angka susulan masih sangat tinggi, BMKG mencatat tren aktivitas gempa menunjukkan penurunan yang signifikan. Informasi ini menjadi kabar penting di tengah kekhawatiran warga, meskipun kondisi lapangan tetap menuntut kewaspadaan karena dampak kerusakan dan kerentanan lereng belum sepenuhnya pulih.
Data sementara dampak gempa di Kabupaten Sigi juga memperlihatkan skala kerusakan yang tidak kecil. Hingga hari ini, tercatat 3.600 kepala keluarga atau 9.609 jiwa terdampak bencana.
Kabar baiknya, seluruh korban luka dilaporkan telah mendapatkan penanganan. Saat ini mereka disebut telah pulih dan kembali beraktivitas di rumah masing-masing.
Namun dari sisi kerusakan fisik, pekerjaan rumah pemerintah masih panjang. Data sementara menunjukkan total 2.533 rumah mengalami kerusakan dengan rincian:
- 1.979 rumah rusak ringan
- 277 rumah rusak sedang
- 277 rumah rusak berat
Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik dan sosial. Rinciannya meliputi:
- 110 rumah ibadah, terdiri dari 29 masjid dan 81 gereja
- 19 gedung perkantoran, termasuk Kantor Bupati dan Bapperinda
- 35 bangunan sekolah
- 10 puskesmas
- 2 rumah adat
- 2 jaringan air bersih
- 6 fasilitas umum lainnya
Pemerintah menegaskan bahwa angka-angka tersebut masih bersifat sementara. Verifikasi teknis terhadap struktur bangunan masih terus dilakukan, sehingga sangat mungkin ada perubahan data seiring proses pendataan lanjutan.
Kabupaten Sigi sendiri masih menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi selama 14 hari, terhitung sejak 16 hingga 30 Juni 2026. Dalam masa ini, pemerintah daerah bersama BNPB dan seluruh pemangku kepentingan masih akan fokus pada penanganan kebutuhan mendesak, pemulihan layanan dasar, serta mitigasi terhadap potensi ancaman lanjutan.
BNPB menegaskan akan terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Sigi, tidak hanya selama fase tanggap darurat, tetapi juga dalam persiapan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya, pekerjaan pascagempa di Sigi belum selesai pada pembangunan huntara tahap pertama.
Justru dari titik ini, pekerjaan besar berikutnya dimulai: memastikan ribuan warga yang terdampak tidak hanya selamat dari fase darurat, tetapi juga bisa kembali hidup dengan aman, memiliki tempat tinggal yang layak, serta tidak dibayangi ancaman bencana susulan dari kerusakan lingkungan yang belum sepenuhnya pulih.
Editor: IJS
