Harnas.id, BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atas sejumlah terobosan dan inovasi yang dinilai memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan dalam kegiatan Ekspose Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlangsung di Balai Kota Bogor, Kamis (13/8/2026). Penilaian KemenPANRB mencakup sejumlah program yang dijalankan Pemkot Bogor dalam memperbaiki kinerja pemerintahan sekaligus menjawab persoalan masyarakat.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I KemenPANRB, Akhmad Hasmy, menyebut sejumlah program Pemkot Bogor menunjukkan adanya upaya yang konsisten untuk menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan warga.
Salah satunya terlihat dari program penanganan anak putus sekolah. Pemkot Bogor menerapkan pendekatan jemput bola dengan mencari dan menemukan anak yang tidak lagi bersekolah untuk kemudian diarahkan kembali mendapatkan pendidikan.
Upaya lain dilakukan melalui program pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan investasi. Pemkot Bogor juga mencatat sejumlah agenda terkait peningkatan indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup, serta berbagai program kolaboratif bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, masyarakat dan sektor swasta.
Dalam ekspose tersebut, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa Pemkot Bogor tidak hanya mengejar pelaksanaan program, tetapi memastikan setiap kegiatan memiliki kaitan yang jelas dengan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Dedie, strategi tersebut dimulai dengan menerjemahkan tujuan pembangunan secara jelas hingga ke tingkat pegawai. Setiap target dibuat terukur, sementara pembagian peran antarperangkat daerah diperjelas agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kerja sama lintas perangkat daerah juga diperluas. Kolaborasi tidak hanya dilakukan di lingkungan Pemkot Bogor, tetapi mencakup pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pihak swasta hingga berbagai elemen masyarakat.
Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai target, Pemkot Bogor menggunakan aplikasi Sistem Akuntabilitas Daerah yang Terintegrasi (SADAYA). Sistem tersebut menjadi instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
Hasil evaluasi kemudian menjadi bahan untuk menyusun perbaikan rencana pada tahun berikutnya. Pemkot Bogor juga menerapkan penghargaan bagi pihak yang berhasil mencapai target serta konsekuensi bagi pelaksanaan yang dinilai belum memenuhi sasaran.
Dalam aspek keterbukaan, laporan kinerja disusun dengan membandingkan target dan realisasi. Evaluasi juga melihat perkembangan capaian dari tahun ke tahun sekaligus mengidentifikasi faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan sebuah program.
Dokumen tersebut dapat diakses masyarakat melalui situs resmi Pemerintah Kota Bogor tanpa harus melakukan login. Dengan mekanisme tersebut, kinerja pemerintah dapat dipantau tidak hanya dari sisi pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari hasil yang dicapai.
Dedie mengatakan penerapan pemerintahan berbasis digital turut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan kinerja Pemkot Bogor. Ia menyebut Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bogor berada dalam kategori tinggi secara nasional.
Menurutnya, capaian tersebut berjalan searah dengan peningkatan nilai SAKIP Kota Bogor dari tahun ke tahun. Karena itu, sistem yang telah dibangun akan terus digunakan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Maka Pemkot terus memperkuat pengaplikasian SAKIP sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan dan perangkat daerah harus konsisten untuk menjalankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui sistem pemerintahan yang sudah dibangun ini,” ungkap Dedie Rachim.
Ia menilai berbagai pembenahan dalam tata kelola pemerintahan tersebut menjadi praktik baik yang ukuran keberhasilannya tetap dikaitkan dengan kondisi masyarakat. Dengan kata lain, capaian administratif harus dapat diterjemahkan menjadi hasil yang terlihat di lapangan.
“Pengentasan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia, peningkatan harapan hidup masyarakat, penurunan pengangguran, penurunan angka putus sekolah yang kemudian semua itu dicek sesuai dengan kondisi lapangan lalu dievaluasi untuk peningkatan kinerja ke depan dan kebermanfaatan kepada masyarakat lebih luas lagi,” ucapnya.
Dari KemenPANRB, Akhmad Hasmy memberikan apresiasi terhadap sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemkot Bogor. Ia menilai inovasi yang dijalankan daerah menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
“Diskusi di Kota Bogor ini selalu menarik. Dan Jawa Barat ini kami anggap sebagai barometer nasional. Ketika Jawa Barat bisa, yang lain pasti mengikuti. Seperti apa yang kami lihat di Kota Bogor, terus menghasilkan progres yang baik dari apa yang diupayakan oleh KemenPANRB,” ujarnya.
Hasmy juga menilai penerapan SAKIP di Kota Bogor telah mampu menghasilkan capaian yang cukup baik. Penilaian tersebut tidak hanya melihat sistem yang diterapkan pemerintah, tetapi juga berbagai hasil yang mulai dirasakan masyarakat.
“Dari berbagai daerah, Kota Bogor termasuk yang capaiannya bagus dibanding daerah lain. Bagaimana Kota Bogor memiliki visi yang memang kehadiran pemerintah itu untuk itu. Yang membedakannya adalah cara mencapainya. Dan Kota Bogor memiliki berbagai program terobosan yang inovatif,” ungkapnya.
Meski demikian, capaian tersebut menurut Hasmy masih perlu diterjemahkan secara lebih rinci dalam dokumen perencanaan dan penyajian data. Detail tersebut dibutuhkan agar hasil yang sudah dicapai dapat menjadi dasar untuk mengukur perkembangan sekaligus menentukan langkah peningkatan berikutnya.
Ia berharap Pemkot Bogor terus mempertahankan berbagai praktik yang sudah berjalan sembari memperjelas indikator dan data pendukungnya. Dengan demikian, evaluasi kinerja tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi dapat menunjukkan perubahan yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat.
Editor: IJS
