Harnas.id, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyoroti distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Persoalan tersebut dibahas saat Pemkot Bogor menerima audiensi Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kota Bogor di Ruang Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Selasa (1/9/2026).
Audiensi dipimpin Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama jajaran Pemkot Bogor. Hadir pula Ketua APPMBGI Kota Bogor Teguh Rachman Hakim beserta pengurus dan anggota asosiasi.
Salah satu agenda yang dibahas berkaitan dengan surat Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai standar penyelenggaraan dapur MBG. Dedie mengatakan Pemkot Bogor telah menerima surat tersebut dan meneruskannya kepada dapur SPPG yang tercantum untuk menjadi perhatian, termasuk mengenai standar dan kelengkapan perizinan.
Di Kota Bogor, penerima manfaat MBG saat ini diperkirakan mencapai sekitar 335.000 orang. Jumlah tersebut mencakup anak-anak, lansia, serta ibu hamil yang memperoleh manfaat melalui Posyandu.
Dengan jumlah penerima manfaat tersebut, Dedie meminta agar keberadaan SPPG dapat tersebar secara proporsional di seluruh wilayah Kota Bogor. Pemerintah daerah melihat rasio antara jumlah penerima manfaat dan titik dapur perlu diperhitungkan agar pelayanan tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu.
“Untuk titik ini kan langsung dari BGN ya, nah kita daerah sudah menyampaikan bahwa ada beberapa titik yang secara sebaran rasio dan jumlahnya mungkin tidak seimbang,” ucapnya.
Selain persoalan lokasi, Dedie mengingatkan SPPG agar tetap menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Seluruh proses penyediaan makanan harus mengacu pada standar gizi yang telah ditetapkan sehingga tujuan utama program MBG tetap terjaga.
Pemkot Bogor juga melihat keberadaan dapur MBG dari sisi ekonomi. Operasional SPPG diharapkan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat, khususnya warga yang berada pada desil satu hingga lima.
Ketua APPMBGI Kota Bogor Teguh Rachman Hakim mengatakan audiensi tersebut menjadi bagian dari koordinasi mengenai keberadaan dan kesiapan dapur MBG di Kota Bogor. Asosiasi juga mendapat informasi dari Pemkot Bogor mengenai surat edaran Kepala BGN terkait dapur yang belum memenuhi standar.
“Tadi Pak Wali juga menginformasikan bahwa ada surat edaran dari Kepala BGN mengenai dapur-dapur yang masih belum memenuhi standar. Jadi kami sebagai asosiasi diharapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk bisa mengakomodir itu, sehingga dapur-dapur yang ada di Kota Bogor bisa memenuhi standar sesuai dengan yang diinginkan oleh BGN,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, APPMBGI juga menyinggung sejumlah titik SPPG yang sebelumnya telah ditentukan BGN. Beberapa titik yang sudah ditetapkan sejak lama kini berada dalam kondisi moratorium sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut mengenai kelanjutan pengoperasiannya.
Saat ini terdapat 228 titik yang menjadi perhitungan kebutuhan SPPG di Kota Bogor. Dari jumlah tersebut, baru 143 SPPG yang telah tersedia.
Untuk mengejar kebutuhan penerima manfaat, APPMBGI menyampaikan perlunya percepatan terhadap dapur yang dinilai layak dan telah mengantongi izin. Namun, di sisi lain, jumlah pengajuan pembangunan dapur baru juga cukup banyak sehingga pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan pemetaan agar jumlah SPPG tidak justru berlebihan di wilayah tertentu.
Persoalan rasio antara jumlah dapur dan penerima manfaat menjadi salah satu perhatian utama Pemkot Bogor. Dengan sekitar 335.000 penerima manfaat, jika seluruh 228 titik dapur tersedia, rata-rata satu dapur akan melayani sekitar 1.500 penerima manfaat.
“Namun memang kendalanya adalah dari sekitar 335.000 penerima manfaat, bila total dapur di Kota Bogor 228, artinya setiap dapur melayani sekitar 1.500-an penerima manfaat. Sehingga memang jumlah dapur di Kota Bogor ini cukup banyak ya. Itu yang menjadi concern pertama dari Pak Wali. Jadi jumlah dapur yang cukup banyak yang ada di Kota Bogor dengan perbandingan jumlah penerima manfaat, sehingga itu yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut,” ucap Teguh.
Di sisi kualitas layanan, Teguh mengatakan APPMBGI terus mengingatkan pengelola SPPG untuk menjalankan kegiatan sesuai standar pelayanan dan SOP yang berlaku. Menurutnya, penerima manfaat MBG merupakan anak-anak Indonesia yang membutuhkan pemenuhan gizi secara baik untuk mendukung masa depan mereka.
Selain pemenuhan gizi, keberadaan dapur MBG juga disebut telah memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor. Teguh menyampaikan pengelola dapur memprioritaskan warga sekitar, termasuk masyarakat Kota Bogor yang masuk kelompok desil satu hingga tiga.
“MBG ini membuka lapangan pekerjaan. Sekitar 7.000 orang yang sudah dipekerjakan karena adanya dapur MBG di Kota Bogor, dan termasuk salah satunya antara desil satu dan desil tiga,” ucapnya.
Menurut Teguh, penyerapan tenaga kerja tersebut menjadi salah satu manfaat lain yang muncul dari operasional dapur MBG. Penghasilan yang diterima para pekerja tidak hanya berdampak kepada individu, tetapi juga dapat membantu perekonomian keluarga mereka.
“Itu yang sangat berguna sehingga adanya peningkatan kesejahteraan ya. Karena kita juga membuka lapangan kerja buat teman-teman pegawai SPPG, dan juga itu bisa berguna buat keluarganya yang bekerja, sehingga berdampak lumayan untuk ekonomi teman-teman di Kota Bogor,” sambungnya.
Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan MBG di Kota Bogor kini tidak hanya berkaitan dengan penambahan jumlah dapur. Penataan lokasi, kesesuaian jumlah SPPG dengan penerima manfaat, pemenuhan standar BGN, kelengkapan perizinan, serta kualitas makanan menjadi sejumlah aspek yang perlu berjalan beriringan agar pelayanan program dapat berlangsung sesuai kebutuhan di lapangan.
Editor: IJS
