Harnas.id, SIDOARJO – Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, berdampak terhadap lebih dari 500 santri. Badan Gizi Nasional (BGN) kini mengungkap adanya persoalan dalam proses distribusi makanan yang diduga tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan, makanan MBG seharusnya segera didistribusikan setelah selesai dimasak. Proses loading hingga makanan diterima penerima manfaat memiliki batas waktu sekitar empat jam untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
Namun, dalam pemeriksaan terhadap kasus di Sidoarjo, BGN menemukan adanya jeda waktu distribusi yang lebih panjang. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang tengah diperiksa dalam investigasi dugaan keracunan yang dialami para santri.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Rafli Ridho menyebut proses pengolahan dimulai sekitar pukul 00.00 WIB, sedangkan makanan dikirim kepada penerima sekitar pukul 11.00 WIB. “Seperti biasa, ya jam 00.00 WIB mulai ngolah,” tuturnya.
BGN kemudian menemukan adanya ketidaksesuaian dengan SOP distribusi karena proses dari makanan selesai dimasak hingga dibagikan berlangsung lebih dari empat jam.
Meski demikian, BGN belum menyatakan jeda waktu tersebut sebagai penyebab pasti keracunan. Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan terkait masih dilakukan untuk memastikan sumber masalah dalam kejadian tersebut.
Kasus ini bermula setelah sejumlah santri mengonsumsi menu MBG pada Selasa (1/9/2026). Setelah itu, para santri mengalami sejumlah keluhan kesehatan, mulai dari mual, muntah, pusing, lemas hingga membutuhkan penanganan medis.
Data korban yang dihimpun sejumlah pihak mengalami perbedaan. BGN sebelumnya mencatat sebanyak 512 orang terdampak, sedangkan Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat jumlah penerima yang mengalami gejala mencapai 566 orang.
Dari data BGN, sebagian santri telah mendapatkan penanganan dan diperbolehkan pulang. Sebagian lainnya masih menjalani perawatan maupun observasi di sejumlah fasilitas kesehatan.
Tidak ada laporan korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Pemerintah daerah bersama BGN dan instansi terkait masih melakukan pemantauan terhadap kondisi para santri yang terdampak.
Sebagai tindak lanjut, BGN menjatuhkan sanksi suspend selama 30 hari terhadap SPPG yang memasok makanan untuk para santri. BGN juga mengusulkan pergantian kepala SPPG sebagai bagian dari evaluasi atas pelaksanaan program MBG.
Sementara itu, sampel makanan, muntahan, serta bahan lain yang berkaitan dengan menu MBG telah diperiksa untuk mengetahui kandungan atau kontaminasi yang mungkin menyebabkan munculnya gejala keracunan. Hasil uji laboratorium nantinya menjadi dasar untuk menentukan penyebab pasti kejadian tersebut.
Peristiwa ini menjadi perhatian terhadap pelaksanaan SOP dalam program MBG, terutama terkait waktu pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Kepatuhan terhadap batas waktu tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan makanan sebelum dikonsumsi penerima manfaat.
Editor: IJS
