Harnas.id, JAKARTA – Paramadina Institute of Ethic and Civilization (PIEC) Universitas Paramadina kembali menyelenggarakan Kajian Etika dan Peradaban ke-45 di Hotel Ambhara, Jakarta. Mengangkat tema “Beyond Growth: Mencari Paradigma Pembangunan Berbasis Keadilan, Kemashlahatan Publik, dan Keberlanjutan Ekologis”, forum ini membahas pentingnya perubahan paradigma pembangunan nasional agar tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Kajian tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Dr. Didin Damanhuri, DEA, Guru Besar Ekonomi IPB dan Universitas Paramadina, serta Dr. Andrinof A. Chaniago, M.Si., Dosen FISIP Universitas Indonesia. Diskusi dipandu oleh Joko Arizal, dosen Universitas Paramadina.
Dalam pemaparannya, Prof. Didin Damanhuri menjelaskan bahwa konsep pertumbuhan ekonomi bukanlah sesuatu yang sepenuhnya netral dari pengaruh ideologi. Konsep tersebut memiliki akar dalam tradisi liberalisme hingga neoliberalisme yang menekankan kebebasan individu, khususnya kebebasan dalam mengakumulasi modal sebagai bagian dari proses pembangunan.
Salah satu instrumen yang lazim digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator ini mencatat nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, umumnya satu tahun.
Didin mengidentifikasi setidaknya tiga model orientasi pembangunan yang berkembang di negara-negara berkembang. Pertama, GDP oriented, yaitu pembangunan yang berorientasi pada peningkatan produk domestik bruto. Kedua, growth through equity, yakni pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui pemerataan, dengan GDP sebagai salah satu indikator pendukung. Ketiga, growth with equity, yaitu pendekatan yang berupaya menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan hasil pembangunan.
Menurut Didin, pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi berisiko hanya menguntungkan kelompok pemilik modal. Kondisi tersebut justru dapat memunculkan trickle-up effect, ketika kekayaan semakin terkonsentrasi di kelompok atas, alih-alih menghasilkan trickle-down effect yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas.
“Pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi hanya mendatangkan trickle-up yang menguntungkan pemodal, bukan trickle-down effect yang menetes ke masyarakat bawah, seperti jargon pembangunan berbasis liberalisme. Akibatnya, ketimpangan dan ketidakadilan semakin tajam, baik pada ranah ekonomi, sosial, hukum, maupun ekologi. Kebakaran hutan yang terjadi belakangan ini merupakan implikasi dari model GDP oriented itu,” ujar Didin.
Sebagai alternatif, Didin mendorong pergeseran paradigma pembangunan dari GDP menuju Gross National Happiness (GNH), sebagaimana diterapkan di Bhutan. Pendekatan ini menempatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama pembangunan.
GNH bertumpu pada empat pilar, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan sosial-ekonomi yang berkesinambungan, pelestarian dan ketahanan budaya, serta perlindungan dan pemeliharaan lingkungan. Keempat pilar tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sembilan domain penilaian, meliputi kesejahteraan psikologis, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu, keragaman dan ketahanan budaya, tata kelola pemerintahan, vitalitas komunitas, ketahanan ekologis, serta standar hidup.
Sementara itu, narasumber kedua, Dr. Andrinof A. Chaniago, menekankan pentingnya meninjau kembali tujuan dan strategi pembangunan nasional. Menurutnya, sasaran utama pembangunan jangka panjang seharusnya berpusat pada manusia, masyarakat, dan bumi.
Pembangunan ideal, jelas Andrinof, tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membentuk individu yang berkualitas, memperkuat perilaku dan tatanan sosial, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Ia berpandangan bahwa pembangunan berkualitas membutuhkan pertumbuhan ekonomi riil dalam jangka panjang, setidaknya selama dua dekade ke depan, dengan target rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, reindustrialisasi menjadi salah satu prasyarat penting.
Selain itu, pada satu dekade pertama pembangunan perlu diberikan perhatian khusus terhadap empat agenda prioritas. Pertama, meningkatkan produktivitas kegiatan produksi yang dijalankan unit-unit usaha kecil. Kedua, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar secara lebih merata. Ketiga, membangun pusat-pusat inovasi yang mampu mendukung perkembangan sektor industri. Keempat, menumbuhkan mental kewirausahaan dan etos kerja keras sejak usia anak-anak, remaja, mahasiswa, hingga kalangan pemuda.
Andrinof juga menekankan bahwa agenda pembangunan tersebut harus didukung oleh tiga pendekatan utama, yaitu penataan lintas sektor, penguatan kelembagaan, dan kepemimpinan.
Penataan lintas sektor diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi, sosial, dan kewilayahan. Sementara itu, penguatan kelembagaan perlu diwujudkan melalui regulasi yang sinkron, organisasi yang solid, serta penempatan aparatur berdasarkan sistem merit (merit system).
Adapun dari sisi kepemimpinan, pembangunan membutuhkan sosok pemimpin yang berorientasi pada pembelajaran, kolaborasi, dan inklusivitas. Mengutip pemikiran filsuf Yunani, Plato, Andrinof menilai bahwa kepemimpinan ideal adalah kepemimpinan yang mengedepankan kebijaksanaan dan pengetahuan.
“Karena itu, kepemimpinan yang ideal menurut Plato, seorang filsuf Yunani, adalah menempatkan filsuf sebagai pemimpin. Jika tidak bisa, maka pemimpin harus bersama filsuf dalam menentukan arah kebijakan,” kata Andrinof.
Kajian Etika dan Peradaban ke-45 yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut dihadiri kalangan akademisi dan masyarakat umum. Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang menyampaikan berbagai pandangan, keresahan, serta pertanyaan mengenai dinamika dan arah pembangunan nasional saat ini.
Melalui kajian ini, PIEC Universitas Paramadina berharap ruang dialog akademik dan publik dapat terus berkembang untuk mendorong pemikiran kritis mengenai arah pembangunan Indonesia. Pembangunan nasional ke depan diharapkan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan, kemaslahatan publik, dan keberlanjutan ekologis bagi seluruh masyarakat.
Editor: Erk
