Harnas.id, JAKARTA – Menjelang tenggat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030, Indonesia dinilai masih menghadapi pekerjaan rumah besar, terutama pada sektor lingkungan. Persoalan kualitas udara, kota berkelanjutan, hingga perlindungan ekosistem disebut masih bergerak lambat.
Hal tersebut menjadi sorotan dalam podcast What’s on Economy yang menghadirkan peneliti INDEF, Salsabila Azkia, bersama peneliti Center of Food and Energy Sustainable Development INDEF, Annisa Utami Kusumanegara.
Dalam diskusi itu dijelaskan bahwa posisi Indonesia saat ini berada di peringkat 77 dari 167 negara dalam capaian SDGs global. Meski secara umum Indonesia masih lebih baik dibanding beberapa negara Asia Pasifik lainnya, sejumlah indikator lingkungan disebut belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Beberapa isu yang dinilai masih stagnan meliputi:
- Kota berkelanjutan
- Kualitas udara
- Perlindungan ekosistem darat
- Perlindungan spesies terancam punah
Annisa menjelaskan, SDGs merupakan agenda pembangunan global yang diratifikasi sekitar 193 negara sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Berbeda dengan MDGs yang lebih fokus pada pembangunan ekonomi, SDGs memiliki cakupan lebih luas.
Menurutnya, SDGs saat ini mencakup isu sosial, lingkungan, tata kelola pemerintahan, hingga aspek hukum. Secara keseluruhan terdapat 17 tujuan dan 169 target pembangunan global yang ingin dicapai hingga 2030.
Namun, tantangan terbesar Indonesia disebut bukan hanya soal teknis dan pendanaan. Annisa menilai faktor kemauan politik atau political will masih menjadi hambatan utama dalam implementasi SDGs.
Ia menyoroti masih adanya kecenderungan menjadikan SDGs sekadar label administratif dalam program pembangunan. Padahal, menurutnya, target-target SDGs seharusnya menjadi prioritas utama dalam perencanaan nasional maupun daerah.
“Ketika political will-nya tidak ada, maka SDGs hanya menjadi label administratif. Padahal seharusnya ada prioritas yang jelas terkait indikator mana yang paling mendesak untuk diselesaikan,” ujar Annisa.
Selain faktor kebijakan, pandemi COVID-19 juga disebut berdampak besar terhadap capaian pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sejumlah target SDGs bahkan diperkirakan sulit tercapai tepat waktu.
Berdasarkan proyeksi kawasan Asia Pasifik, realisasi sejumlah target SDGs kemungkinan baru bisa dicapai setelah 2030. Situasi ini menunjukkan adanya perlambatan yang cukup serius pascapandemi.
Dalam pembahasan lain, Annisa juga menyoroti implementasi SDGs di tingkat daerah. Pemerintah daerah memang diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, namun kemampuan fiskal antarwilayah masih timpang.
Selain itu, kualitas data juga menjadi tantangan besar. Tidak semua daerah memiliki alat dan sistem pendukung yang memadai untuk mengukur indikator lingkungan secara optimal.
Annisa mencontohkan indikator kualitas udara PM2.5 yang hingga kini belum dapat dipantau maksimal di banyak daerah karena keterbatasan alat pengukur. Bahkan, beberapa indikator global disebut belum memiliki basis data nasional yang cukup kuat, termasuk isu pekerja anak atau child labor.
Dalam sektor industri dan usaha, Annisa menilai produsen memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya penerapan konsep responsible consumption and production.
Menurutnya, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada produksi barang, tetapi juga pada limbah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan setelah produk digunakan masyarakat.
Diskusi juga menyinggung persoalan sampah plastik dan penerapan circular economy di Indonesia. Annisa menilai kebijakan pengelolaan sampah saat ini masih terlalu fokus pada penanganan di hilir.
Salah satu contohnya adalah pengolahan sampah menjadi RDF (Refuse Derived Fuel). Di sisi lain, upaya mengurangi sampah sejak awal dinilai belum berjalan optimal.
Ia menegaskan bahwa konsep ekonomi sirkular seharusnya dimulai dari prinsip dasar:
- Reduce
- Reuse
- Recycle
“Problem besarnya adalah bagaimana mengurangi sampah sejak awal. Itu bukan hanya tanggung jawab konsumen, tetapi juga produsen,” jelasnya.
Dalam konteks kota berkelanjutan, Jakarta dinilai sudah memiliki sejumlah instrumen regulasi dan kelembagaan pendukung SDGs. Namun, persoalan mendasar seperti sanitasi, akses air bersih, dan kualitas udara disebut masih menjadi tantangan utama.
Annisa juga menilai orientasi pembangunan ibu kota masih cenderung diarahkan pada konsep “kota global”, bukan sepenuhnya “kota sehat” yang berfokus pada kualitas hidup warga.
Pada akhir diskusi, masyarakat diajak lebih aktif terlibat dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Salah satunya melalui partisipasi dalam forum Musrenbang dan memilih pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan serta memperhatikan hak pekerja.
Meski mengaku belum terlalu optimistis target SDGs 2030 bisa tercapai sepenuhnya, Annisa menegaskan agenda pembangunan berkelanjutan tetap penting untuk diperjuangkan dalam jangka panjang.
“Terlepas apakah targetnya tercapai atau tidak, tujuan pembangunan berkelanjutan tetap worth it untuk diupayakan,” tutupnya.
Editor: IJS
