Harnas.id, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor mulai mematangkan kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada periode akhir 2026 hingga 2027. Sejumlah unsur lintas sektor disiapkan untuk mengantisipasi dampak perubahan cuaca, terutama meningkatnya curah hujan yang berisiko memicu banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, memimpin apel sinergi lintas sektor di Markas Komando (Mako) BPBD Kota Bogor, Jumat (6/11/2026) pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan personel dan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di wilayah Kota Bogor.
Menurut Jenal, langkah antisipasi tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan Polresta Bogor Kota, Kodim 0606/Kota Bogor, serta perangkat daerah terkait agar penanganan risiko bencana berjalan terkoordinasi.
“Bahwa dalam menghadapi situasi hidrometeorologi yang terjadi di Kota Bogor, yang hari ini secara spesifik memang hidrometeorologi basah, lebih kepada perubahan cuaca berkaitan dengan curah hujan,” jelas Jenal Mutaqin.
Ia menilai, kesiapsiagaan harus dibangun melalui kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pihak. Mitigasi tidak cukup dilakukan ketika bencana sudah terjadi, tetapi perlu disiapkan sejak dini melalui langkah pencegahan yang disepakati bersama.
“Bahwa pencegahan lebih baik daripada penanganan saat darurat. Sekaligus menetapkan status siaga darurat bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder,” ujarnya.
Pemkot Bogor juga menempatkan kelurahan dan kecamatan sebagai bagian penting dalam sistem mitigasi. Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dan Kecamatan Tangguh Bencana diharapkan mampu mendeteksi serta mengantisipasi potensi bencana sebelum berkembang menjadi keadaan darurat.
Upaya tersebut dinilai relevan mengingat banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang masih menjadi jenis bencana yang banyak terjadi di Kota Bogor. Sejumlah titik rawan juga tersebar di berbagai wilayah sehingga membutuhkan pemetaan risiko dan penanganan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kawasan.
Jenal mengatakan, aspek mitigasi perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Langkah ini harus masuk menjadi peta risiko bencana di dalam RPJMD maupun RPJPD. Karena yang paling penting adalah mitigasi awal tadi. Kenapa kita bentuk kelurahan tangguh bencana? Ya, tadi untuk menghindari bencana itu terjadi,” urainya.
Selain kesiapan pemerintah dan petugas, masyarakat juga memiliki peran dalam mengurangi risiko bencana. Jenal mengingatkan bahwa perubahan perilaku sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya bencana.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, menjelaskan bahwa apel kesiapsiagaan tersebut mengacu pada sejumlah kebijakan dan rencana kerja lintas instansi. Dasarnya meliputi Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026, Surat Edaran Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat Nomor 2432/PB.01.03/PK, serta rencana kerja Polresta Bogor Kota, Kodim 0606/Kota Bogor, dan Pemkot Bogor melalui BPBD Kota Bogor Tahun 2026.
Kegiatan tersebut juga merujuk pada Berita Acara Rapat Koordinasi Sinergi Lintas Sektor Nomor 300.2.3/ba.1678-BPBD/2026 tertanggal 5 November 2026. Seluruh acuan itu menjadi dasar koordinasi dalam memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah.
“Apel ini digelar sebagai bentuk final check kesiapan penuh personel, peralatan, serta logistik di lapangan. Ini adalah wujud nyata komando kesiapsiagaan terpadu dan sinergi tanpa sekat antar-instansi untuk memitigasi serta mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi basah di wilayah Kota Bogor pada periode 2026 hingga 2027,” jelasnya.
Dimas turut memaparkan sejumlah program prabencana yang telah dilaksanakan BPBD Kota Bogor bersama unsur pentahelix dan lintas sektor selama Januari hingga Oktober 2026. Program tersebut mencakup penyusunan dokumen perencanaan, pemasangan sistem peringatan dini, hingga pembentukan kelompok masyarakat yang terlibat dalam kesiapsiagaan bencana.
Beberapa capaian yang disampaikan BPBD Kota Bogor meliputi:
Penyelesaian Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir dan Gempa Bumi Kota Bogor.
Pemasangan dan pengoperasian satu unit Early Warning System (EWS) tanah longsor di Kelurahan Panaragan.
Penyelenggaraan Jambore 27 Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana).
Pembentukan 12 Kelurahan Tangguh Bencana baru.
Deklarasi Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana se-Kota Bogor.
Pengukuhan 20 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Pembentukan Pramuka Tangguh Bencana sebagai inovasi garda depan relawan muda.
Pelaksanaan Aksi Hijau atau mitigasi lingkungan secara serentak di wilayah Kota Bogor.
Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) lintas sektor.
Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi ancaman bencana yang membutuhkan respons cepat dan koordinasi antarinstansi. Dengan pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, serta keterlibatan masyarakat, upaya pengurangan risiko bencana di Kota Bogor diharapkan dapat berjalan lebih terarah.
Editor: IJS
