Satu Tahun Kementerian Haji, Pengamat: Kualitas Pelayanan untuk Jemaah Lansia dan Disabilitas Belum Jadi Perhatian

Harnas.id – Evaluasi penyelenggaraan haji 2026 seharusnya menjadi momentum bagi Kemenhaj untuk mengubah pendekatan pelayanan secara mendasar. Selama ini, keberhasilan penyelenggaraan haji sering kali diukur melalui indikator operasional, belum menyasar pada aspek substansial haji dan umrah yakni peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah.

Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Paramadina Imas Damayanti menilai, kinerja Kementerian Haji belum menyentuh aspek substansial dalam memberikan kualitas pelayanan terhadap jemaah. Menurutnya, Kemenhaj masih terjebak sebagai operator haji.

“Indikator keberhasilan haji saat ini yang dilakukan Kementerian Haji kan hanya diukur melalui indikator operasional, seperti jumlah jemaah yang diberangkatkan, ketepatan jadwal penerbangan, ketersediaan akomodasi, dan kelancaran pemulangan. Indikator ini memang penting dan sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kemenhaj, namun dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan pada jemaah haji, sejauh ini saya lihat Kemenhaj gagal memberikan kinerja positif,” kata Imas, di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Padahal menurut Imas, profil jemaah haji Indonesia didominasi oleh kelompok usia matang dan memiliki proporsi besar jemaah berisiko tinggi. Maka menurutnya ukuran keberhasilan perlu diperluas, Kemenhaj dinilai harus keluar dari ukuran keberhasilan sebagai operator “travel agent” menjadi kementerian yang mampu menjawab tantangan publik tentang pembenahan tata kelola dan pelayanan kepada jemaah secara berkeadilan.

“Misalnya, aspek keselamatan jemaah belum menjadi fokus serius dari kementerian baru ini. Kemenhaj harusnya perlu memiliki target penurunan angka kematian dan angka kejadian kesehatan serius, disertai evaluasi penyebab setiap kasus,” ungkapnya.

Imas juga menyoroti tentang fasilitas kepada jemaah haji lansia dan kalangan disabilitas. Imas menilai, hampir seluruh fasilitas haji seperti asrama haji, transportasi, hotel, hingga tenda di Armuzna belum memenuhi kebutuhan jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Untuk itu dia mengingatkan bahwa penyesuaian pemenuhan fasilitas ramah lansia dan ramah disabilitas harus senantiasa diupayakan oleh Kemenhaj, karena hal itu bagian dari kerja-kerja Kemenhaj untuk memastikan aksesibilitas layanan yang berkeadilan bagi jemaah.

Di sisi lain, Imas juga menyoroti Kemenhaj yang terlihat belum memiliki sistem yang baik dalam melakukan pendampingan terhadap jemaah. Padahal, Kemenhaj sudah seharusnya memastikan petugas haji memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai untuk melayani kelompok rentan yang jumlahnya tidak sedikit. Di sisi lain, kesetaraan kualitas pelayanan jemaah lansia tidak boleh memperoleh pelayanan yang lebih rendah hanya karena keterbatasan fisik atau ketergantungan terhadap bantuan orang lain.

Yang tak kalah penting, Imas mengingatkan, Kemenhaj juga perlu menerbitkan laporan evaluasi yang lebih terbuka. Bukan hanya menyampaikan bahwa pelayanan secara umum berjalan baik, melainkan menjelaskan persoalan yang ditemukan, penyebabnya, langkah koreksi, dan target penyelesaiannya.

“Alih-alih melakukan laporan evaluasi yang terbuka, Direktorat Informasi dan Komunikasi Kemenhaj cenderung antikritik dan membatasi diri atas masukan dan saran yang berkembang. Hal ini sangat disayangkan, apalagi kementerian ini adalah kementerian baru yang sudah sewajarnya harus pandai-pandai menyerap banyak masukan untuk meningkatkan kualitas informasi yang berkualitas soal pelayanan haji dan umrah,” ungkapnya.

Jangan sampai lansia hanya menjadi objek kebijakan

Ada satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam seluruh proses pembenahan haji Indonesia, yakni jemaah lansia bukan sekadar kelompok yang harus dilayani karena memiliki keterbatasan fisik. Mereka adalah warga negara yang telah menabung, menunggu, dan memperjuangkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji selama bertahun-tahun.

Bagi sebagian orang, keberangkatan ke Tanah Suci merupakan impian yang baru dapat diwujudkan setelah memasuki usia senja. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan kesempatan tersebut tidak berubah menjadi perjalanan yang membahayakan keselamatan mereka.

Pelayanan kepada jemaah lansia juga tidak boleh hanya berorientasi pada belas kasihan. Yang dibutuhkan adalah sistem yang memberikan penghormatan terhadap martabat, kemandirian, dan hak mereka untuk beribadah. Mereka harus mendapatkan kesempatan yang setara, bukan diperlakukan sebagai beban operasional penyelenggaraan haji. Di sinilah makna pelayanan haji yang humanis seharusnya diwujudkan.

Kementerian Haji dan Umrah memiliki kesempatan untuk membangun model pelayanan yang lebih baik melalui pendekatan berbasis kebutuhan jemaah. Namun, perubahan tersebut membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi sistem lama, memperbaiki koordinasi, meningkatkan kompetensi petugas, dan menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama.

“Capaian indeks kepuasan 83,28 dan penurunan angka kematian patut diapresiasi. Akan tetapi, capaian itu harus menjadi titik awal pembenahan, bukan alasan untuk merasa bahwa seluruh persoalan telah terselesaikan,” ujarnya.

Pada akhirnya, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak jemaah yang berhasil diberangkatkan dan dipulangkan. Lebih dari itu, keberhasilan harus diukur dari seberapa baik negara melindungi jemaah yang paling membutuhkan bantuan.

Bagi Kemenhaj, tantangan terbesar bukan sekadar menyelenggarakan haji dengan lebih modern, tetapi memastikan modernisasi tersebut benar-benar dirasakan oleh jemaah. Sebab, ukuran paling manusiawi dari keberhasilan pelayanan haji bukanlah seberapa megah sistem yang dibangun pemerintah, melainkan apakah seorang jemaah berusia 80 atau 90 tahun dapat menjalankan ibadahnya dengan aman, mendapatkan pertolongan ketika membutuhkan, dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.

Baca Juga: Operasional Haji 2026 Resmi Ditutup, Kemenhaj Langsung Siapkan Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

“Haji ramah lansia seharusnya bukan sekadar program unggulan atau slogan tahunan Kemenhaj. Ia harus menjadi standar utama dalam seluruh kebijakan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia,” pungkasnya.