Harnas.id, BOGOR – Program bedah rumah di Kota Bogor mendapat perhatian langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Bersama Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Maruarar meninjau hasil perbaikan rumah warga di Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Sabtu (7/11/2026).
Keduanya menyusuri gang-gang sempit di kawasan permukiman padat penduduk untuk melihat kondisi hunian warga penerima manfaat. Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan hasil pembangunan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kunjungan itu, Maruarar melihat langsung perubahan kondisi rumah sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan. Dua warga yang menjadi penerima manfaat di antaranya seorang ibu yang sehari-hari berjualan soto dan seorang bapak yang bekerja sebagai sopir angkutan kota.
Kementerian PKP menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah rumah yang diperbaiki. Pemerintah juga perlu memastikan setiap bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima.
“Tentu dengan niat baik, tapi juga mesti punya konsep yang utuh. Jadi kita bagaimana menggabungkan berbagai macam dukungan negara,” ujar Maruarar.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar mengungkapkan bahwa jumlah rumah yang mendapatkan program bedah rumah di Kota Bogor menjadi yang terbanyak sepanjang masa di Jawa Barat. Angkanya meningkat dari sebelumnya 6.360 unit menjadi 49.229 unit.
Khusus sepanjang 2026, tercatat sebanyak 1.249 rumah di Kota Bogor telah mendapatkan perbaikan melalui program Kementerian PKP. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Maruarar juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai instansi agar bantuan perumahan tidak berhenti pada perbaikan fisik bangunan. Setelah rumah diperbaiki, pemerintah dapat melanjutkan intervensi melalui dukungan administrasi pertanahan dan sertifikasi rumah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Tapi tentu harus tepat sasaran. Nah, sesudah rumahnya diperbaiki, datang nih ATR/BPN bantu kerja sama dengan perumahan, bantu sertifikat buat rakyat. Ada kriterianya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah atau penerima bedah rumah.
Dengan bantuan antarlintas instansi, lembaga, dan kementerian negara harus hadir,” ungkapnya.
Sementara itu, Dedie A. Rachim menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP atas dukungan pemerintah pusat terhadap program perbaikan rumah di Kota Bogor. Menurutnya, kunjungan tersebut membawa pesan bahwa penanganan persoalan permukiman perlu berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga.
Dedie menilai intervensi pemerintah tidak seharusnya hanya menyentuh kondisi fisik rumah. Dukungan dari berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, juga diperlukan agar masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonominya.
“Dengan intervensi dari berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, artinya bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, dan nantinya justru masyarakat yang tangannya di atas akan lebih banyak, sementara yang masih harus dibantu, kita fokus bantu sesuai dengan data yang kita miliki,” ujarnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Bogor ingin mengembangkan pendekatan yang menggabungkan peningkatan kualitas tempat tinggal dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, program bantuan tidak hanya membuat rumah warga lebih layak, tetapi juga membuka peluang bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
Editor: IJS
