Harnas.id, BANDUNG – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Jumat (4/9/2026). Gelar tersebut menjadi bagian baru dalam perjalanan akademiknya sekaligus menandai upayanya mengembangkan gagasan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
Disertasi yang disusun Dedie Rachim tidak hanya membahas aspek hukum secara teoritis. Ia mengangkat persoalan tata kelola pemerintahan, khususnya pemanfaatan data sebagai pijakan dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Salah satu gagasan utama yang ditawarkan dalam disertasinya adalah pentingnya sentralisasi data nasional. Konsep tersebut dinilai dapat membantu memastikan data pemerintahan lebih akurat sekaligus mendukung interoperabilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar berjalan secara lebih terpadu.
Menurut Dedie, persoalan data bukan sekadar urusan teknis atau teknologi informasi. Ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat digunakan lintas sistem menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas keputusan yang diambil pemerintah.
“Data itu harus akurat, terintegrasi dan dapat digunakan bersama. Dengan sentralisasi data nasional dan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita bisa meminimalisir terjadinya perbedaan data yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah tidak tepat sasaran,” ujar Dedie Rachim.
Ia melihat perbedaan data antarlembaga dapat berujung pada perbedaan dasar dalam penyusunan kebijakan. Karena itu, integrasi sistem pemerintahan menjadi salah satu hal yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam proses transformasi tata kelola pemerintahan.
“Kalau datanya tidak sama, kebijakannya bisa berbeda. Karena itu, integrasi dan interoperabilitas data menjadi sangat penting agar pemerintah memiliki dasar yang sama dalam merumuskan program dan mengambil keputusan,” katanya.
Gagasan tersebut sekaligus menempatkan pengelolaan data sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan pemerintah. Dengan basis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah memiliki landasan yang lebih jelas dalam menentukan program maupun kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Dedie berharap gagasan yang dituangkan melalui disertasinya tidak berhenti sebagai kajian akademik. Ia ingin pemikiran tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan, termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Gelar doktor ini pengingat untuk saya bahwa proses belajar harus terus berjalan. Ilmu yang diperoleh harus bisa memberikan manfaat, terutama untuk memperkuat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Perolehan gelar Doktor Ilmu Hukum tersebut juga menjadi motivasi bagi Dedie untuk melanjutkan gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Pengelolaan pemerintahan berbasis data dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan, gagasan mengenai sentralisasi dan interoperabilitas data juga menjadi relevan dengan kebutuhan untuk mengurangi perbedaan informasi antarsistem. Bagi Dedie, kesamaan basis data menjadi salah satu prasyarat agar pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja dengan pijakan informasi yang lebih selaras.
Editor: IJS
