Baru Diresmikan, Bandara Kertajati Mau Dijual?

Foto: Istimewa

BANDUNG, Harnas.id – Baru saja diresmikan dan sempat digadang menjadi salah satu ‘pintu gerbang’ bagi warga Indonesia, khususnya Jawa Barat yang akan beribadah umroh, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, mau dijual?.

Kabar ini terungkap setelah Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi usai dirinya melakukan sejumlah kunjungan ke Timur Tengah dan India. Menhub mengutarakan, ada pihak dari Arab Saudi dan India yang berminat untuk membeli saham PT Bandar udara Internasional Jawa Barat (PT BIJB).

Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady meminta pemerintah untuk memikirkan rencana penjualan Bandara BIJB ini secara matang. Menurutnya, salah satu alasan Bandara Kertajati akan dijual karena buruknya manajemen hingga tidak bisa mengembangkan potensi bandara tersebut.

“Apa pun kebijakan yang diambil, tentu selayaknya sudah memikirkan segala plus-minusnya. Bisa jadi hal itu dilakukan, salah satunya karena manajemen yang ada dianggap tidak mampu mengembangkan bandara tersebut. Berapa nilai yang layak? Manfaat apa yang akan diperoleh dari penjualan itu?,” tutur Daddy dalam keterangannya, seperti dikutip dari iNews Jabar, Senin (23/1/2023).

Daddy pun mengaku heran dengan gagasan tersebut yang muncul saat Tol Cisumdawu segera dioperasikan. Padahal, menurutnya, hambatan utama untuk Bandara Kertajati adalah masalah aksesibilitas.

“Bukankah dengan beroperasinya Tol Cisumdawu akan membuat BIJB Kertajati sangat layak dipertahankan?. Mari kita tunggu kebijakan Pemerintah Pusat terkait rencana penjualan BIJB Kertajati itu,” jelas Daddy.

Selain itu, dia pun mengungkapkan amanat Presiden Jokowi, yakni Bandara Kertajati dijadikan sebagai pusat perawatan pesawat TNI dan Polri yang jumlahnya tidak sedikit. “Dapat dibayangkan jika itu semua terjadi. Pastilah BIJB Kertajati sudah maju sedemikian pesat,” ungkapnya, seraya menambahkan jika amanat Presiden dilakukan, BIJB Kertajati diyakini bisa menjadi sebuah bandara yang sangat sibuk.

Apalagi, jika Bandara Kertajati dijadikan bandara tempat pemberangkatan haji dan umrah Jabar. Mengingat, Jabar merupakan provinsi dengan penduduk muslim terbesar. “Artinya, kalau toh jumlah jamaah haji masih terbatas, tidak demikian halnya dengan jumlah jamaah umrah yang bisa terbang ke Tanah Suci sepanjang tahun,” katanya.

Sementara itu, PT Bandara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) mengonfirmasi bahwa bandara yang berlokasi di Majalengka itu bakal dibeli perusahaan asing. Pengelola menerangkan, pembelian yang dimaksud bukan secara penuh, melainkan dalam bentuk investasi saham.

VP of ICT and Corcomm BIJB Kertajati Agus Sugeng Widodo mengatakan, penjualan ini bukan sepenuhnya akan diambil alih oleh perusahaan asal negara Arab dan India. Mereka statusnya baru calon yang akan berinvestasi di BIJB Kertajati.
“Pemerintah India dan Saudia diminta untuk menjadi investor di Bandra Kertajati. Tujuannya tentu untuk meramaikan kalau India ada investasi di situ berarti ada kepentingan untuk meramaikan,” kata Agus dikonfirmasi, Senin (23/1/2023).

Sementara dalam hal investasi, Ia menjelaskan, hal ini merupakan hal yang wajar. Sebab, investasi itu nantinya akan membantu menggeliatkan perekonomian dan beberapa sektor lain dari BIJB Kertajati.

“Jadi artinya sebetulnya dari segi bisnis itu hal yang biasa dan lumrah gimana ada orangnya yang berminat untuk investasi itu kami akomodir kan. Tetapi yang penting nanti untuk mendukung daripada proses pengoperasian dan bisnisnya,” ungkapnya.
Kendati sudah ada perbincangan dengan perusahaan asing, Agus menegaskan bahwa perusahaan asal Arab dan India itu masih belum menemukan kesepakatan untuk investasi di BIJB Kertajati. Kedua perusahaan asing itu masih mempertimbangkan untuk menanamkan modal di bandara terbesar di Jabar ini.

Menurutnya, ketika sudah deal berinvestasi, kedua perusahaan itu skemanya tidak akan memperoleh saham di atas dari 51 persen. “Sebagaimana penjualan saham yang lainnya. Cuma memang mereka tidak boleh lebih sahamnya itu harus di bawah 51%, sehingga pemerintah Indonesia atau Jabar itu mempunyai kewenangan pemenangan saham yang lebih besar,” jelasnya. (PB/*)