Harnas.id, BOGOR – Di tengah upaya efisiensi anggaran yang digaungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, langkah berbeda justru muncul dari Kecamatan Bogor Timur. Saat kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat diberlakukan dan ASN didorong menggunakan transportasi umum, satu unit mobil dinas baru justru dibeli.
Kendaraan operasional tersebut berupa Mitsubishi XForce berwarna putih yang diperuntukkan bagi Camat Bogor Timur. Pengadaan ini menjadi sorotan karena hanya dilakukan oleh satu kecamatan, sementara wilayah lain tidak melakukan pembelian serupa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi, membenarkan adanya pembelian tersebut. Ia menjelaskan, dari total enam kecamatan di Kota Bogor, hanya Kecamatan Bogor Timur yang melakukan pengadaan mobil dinas baru.
Menurut Rudy, pembelian ini didasarkan pada kondisi kendaraan operasional sebelumnya yang dinilai sudah tidak layak. Mobil yang digunakan sebelumnya, Toyota Rush, diketahui telah beroperasi sejak tahun 2017 dan telah melewati masa pakai teknis.
“Di kecamatan lain tidak ada pembelian mobil dinas. Yang dianggarkan hanya pemeliharaan kendaraan yang sudah ada,” ujar Rudy saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan mobil tersebut mencapai sekitar Rp397 juta. Anggaran ini masuk dalam perencanaan belanja daerah yang telah melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Karna Senanda, menjelaskan bahwa proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pembelian telah melalui kajian teknis di tingkat perangkat daerah terkait.
“Tentunya pembelian mobil dinas baru sudah melalui kajian teknis di OPD tersebut. Kami memang mendorong penggunaan kendaraan listrik, tetapi masih ada pertimbangan mobilitas dan kondisi lapangan,” kata Karna.
Ia juga mengakui bahwa infrastruktur kendaraan listrik di Kota Bogor belum sepenuhnya siap. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan kendaraan berbahan bakar konvensional.
Dari sisi biaya operasional, perbedaan antara kendaraan konvensional dan listrik juga cukup signifikan. Berdasarkan penelusuran, pajak tahunan Mitsubishi XForce berada di kisaran Rp5,8 juta hingga Rp6,1 juta, sementara kendaraan listrik hanya berkisar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per tahun.
Karna menambahkan bahwa beban pajak kendaraan dinas sepenuhnya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Dengan demikian, biaya operasional akan disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki tiap instansi.
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan di tengah dorongan efisiensi dan pengurangan mobilitas. Di satu sisi, kebutuhan operasional tetap menjadi pertimbangan, namun di sisi lain, konsistensi kebijakan efisiensi menjadi perhatian publik.
Editor: IJS
