Harnas.id, JAKARTA – Demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2026), berujung ricuh hingga malam hari. Saat sebagian massa masih bertahan di sekitar kompleks parlemen, aparat kepolisian melakukan pembubaran dengan mengerahkan meriam air.
Di tengah situasi tersebut, muncul laporan mengenai pembakaran sebuah pos polisi di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Dua sepeda motor juga dilaporkan dibakar di sekitar Pos Polisi Pejompongan, Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat.
Hingga sekitar pukul 21.45 WIB, belum terdapat keterangan resmi dari kepolisian mengenai dua peristiwa pembakaran tersebut. Identitas pihak yang terlibat maupun latar belakang pembakaran juga belum diketahui secara pasti.
Berdasarkan sejumlah laporan media, sekitar pukul 20.15 WIB sekelompok orang terlihat berkumpul di kawasan perempatan Slipi, tidak jauh dari Jalan Petamburan. Wartawan Tribun yang berada di lokasi melaporkan sebuah pos polisi terbakar ketika aparat masih berupaya menghalau massa demonstran menjauh dari arah Gedung DPR.
Sementara itu, laporan mengenai pembakaran dua sepeda motor terjadi lebih awal di kawasan Pejompongan. Sekitar pukul 19.00 WIB, dua unit sepeda motor terlihat terbakar di tengah jalan, tepat di depan Pos Polisi Pejompongan.
Sejumlah saksi mata menyebut pembakaran kendaraan tersebut terjadi sekitar waktu magrib. Namun, sampai malam hari belum ada penjelasan resmi mengenai siapa yang membakar kendaraan maupun apakah peristiwa tersebut berkaitan langsung dengan aksi demonstrasi di depan DPR.
Kericuhan terjadi setelah demonstrasi yang digelar sejak Kamis siang di sekitar Gedung DPR diwarnai aksi saling lempar. Sebagian massa melempar batu dan sejumlah benda lain ke arah kompleks parlemen, sementara aparat berupaya menjaga massa agar tidak mendekati area gedung.
Jurnalis BBC Indonesia, Quin Pasaribu, melaporkan sebagian demonstran masih bertahan di depan Gedung DPR hingga sekitar pukul 19.00 WIB. Dari lokasi, terdengar lemparan batu, kayu, dan botol minuman yang berlangsung selama kurang lebih 10 menit.
“Lemparan batu, kayu, dan botol minuman tidak berhenti selama lebih kurang dari 10 menit,” lapor Quin Pasaribu dari lokasi kejadian.
“Asap mengepul di jalanan dan orang-orang berlarian,” tambahnya.
Sebelum aksi lempar terjadi, massa sempat diadang aparat kepolisian. Situasi kemudian berkembang menjadi aksi saling dorong antara demonstran dan petugas.
Jumlah massa yang memilih bertahan di sekitar Gedung DPR diperkirakan hampir 500 orang. Polisi juga melakukan pemblokadean terhadap ruas Jalan S. Parman menuju kawasan Slipi, Jakarta Barat.
Aksi pada Kamis tersebut tidak hanya membawa tuntutan mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset. Sejumlah kelompok masyarakat juga menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
Sejak siang, massa yang diperkirakan mencapai sekitar seribuan orang tiba di depan Gedung DPR dengan berjalan kaki. Mereka membawa bendera organisasi, spanduk, serta menyampaikan berbagai tuntutan melalui orasi dan yel-yel.
Salah satu perwakilan massa dari Universitas BSI mengatakan kehadiran mereka dalam aksi tersebut tidak terlepas dari gerakan masyarakat di Pati dalam beberapa hari terakhir. Gerakan itu dinilai menjadi salah satu pemicu bagi kelompok mahasiswa dan masyarakat lainnya untuk menyuarakan desakan kepada DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Menurut mereka, praktik korupsi telah menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara. Persoalan lain yang mereka soroti adalah tidak seluruh hasil korupsi yang telah dirampas atau dijatuhi hukuman dapat dikembalikan kepada negara.
“RUU Perampasan Aset harus segera disahkan sesegera mungkin. Karena sudah sangat mengkhawatirkan, koruptor banyak yang lolos begitu saja,” ujar salah seorang perwakilan massa, seperti dilaporkan jurnalis BBC Indonesia, Quin Pasaribu.
Ia juga mempertanyakan sikap DPR yang belum mengesahkan regulasi tersebut.
“Kita turun minta DPR supaya mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kenapa DPR tidak mau mengesahkan? Mungkin DPR takut asetnya dirampas,” katanya.
Desakan tersebut turut dikaitkan dengan data Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2019-2023. Berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp234,8 triliun, sedangkan uang pengganti yang berhasil kembali ke negara disebut hanya Rp32,8 triliun atau sekitar 13,9 persen.
Atas dasar itu, massa mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset sebelum Desember 2026. Mereka juga menyatakan akan kembali menggelar aksi serupa pada September apabila tuntutan tersebut tidak mendapat perkembangan.
Meski menjadi salah satu tuntutan utama, sebagian peserta aksi mengakui belum mengetahui secara rinci substansi RUU Perampasan Aset. Mereka menyebut belum memperoleh salinan draf beleid sehingga belum dapat menjelaskan secara detail poin-poin yang menurut mereka harus dimasukkan ke dalam regulasi tersebut.
Hingga sekitar pukul 16.40 WIB, massa masih bertahan di depan Gedung DPR. Sebagian demonstran menggedor pagar kompleks parlemen yang memiliki ketinggian sekitar enam meter.
Di tengah aksi, sejumlah pria mengenakan jaket ojek online terlihat membagikan makanan dan minuman kepada massa maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Aktivitas tersebut berlangsung ketika konsentrasi massa masih cukup padat di depan gedung parlemen.
Seorang warga bernama Nina, 52 tahun, mengatakan masyarakat sudah terlalu lama menunggu pengesahan RUU Perampasan Aset. Ia menilai persoalan ekonomi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari praktik korupsi yang merugikan negara.
“Rakyat keburu miskin duluan, ketimbang koruptornya,” ujar Nina.
Warga sipil lainnya, Fanya, mengaku datang ke lokasi karena tergerak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia berharap pemerintah dan DPR memperhatikan suara masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi.
“Sekali saja pak, sekali saja dengarkan suara kami, bisa tidak?” kata Fanya.
Sementara itu, jurnalis BBC Indonesia, Silvano Hajid, melaporkan seorang perempuan berkebaya bernama Anad turut menyampaikan kritik terkait penanganan sejumlah persoalan lingkungan dan bencana. Ia menyinggung kebakaran hutan dan lahan serta gempa bumi yang terjadi di NTT.
“Saya seperti diludahi Presiden atas ketidakberdayaannya menangani karhutla dan bencana gempa bumi di NTT, betapa dia tak bisa memahami kegundahan rakyat selama ini,” ujar Anad.
Memasuki sore hingga malam, massa masih menyuarakan tuntutan dari balik pagar Gedung DPR sambil membentangkan sejumlah spanduk. Di sisi lain, aparat kembali melakukan pemblokadean jalan sekitar satu kilometer dari titik demonstrasi untuk membatasi akses menuju kompleks parlemen.
Situasi kemudian berkembang menjadi lebih tegang pada malam hari. Polisi menghalau massa yang masih bertahan di depan Gedung DPR menggunakan meriam air, sementara laporan pembakaran pos polisi di Slipi dan dua sepeda motor di Pejompongan muncul di tengah rangkaian kericuhan tersebut.
Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi kepolisian yang menjelaskan kronologi maupun pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran pos polisi dan dua sepeda motor tersebut.
Editor: IJS
