Harnas.id, PALEMBANG – Pemerintah mulai memasang alarm kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lapangan Griya Agung, Palembang, Rabu (6/5/2026).
Apel tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Kegiatan itu turut dihadiri unsur kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, hingga relawan kebencanaan.
Dalam amanatnya, Djamari menegaskan penanganan karhutla tidak bisa dianggap sebagai persoalan rutin tahunan semata. Seluruh unsur pemerintah hingga masyarakat diminta bergerak bersama untuk mencegah kebakaran sejak dini.
“Pastikan seluruh perangkat daerah memahami tugas masing-masing, pastikan posko siaga berjalan, personel siap, peralatan tersedia, sumber air terpetakan, jalur mobilisasi terbuka dan sistem komando lapangan berfungsi dengan efektif,” ujar Djamari Chaniago.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau mulai berlangsung pada Mei 2026 dengan kondisi yang diperkirakan lebih kering dari normal. Sementara puncak musim kemarau di Sumatera Selatan diprediksi terjadi pada Agustus mendatang.
BPBD Sumatera Selatan mencatat sedikitnya terdapat 12 kabupaten dan kota yang masuk kategori rawan karhutla pada tahun ini. Wilayah tersebut menjadi prioritas pengawasan karena memiliki karakteristik lahan gambut, mineral kering, area perkebunan luas, serta riwayat kebakaran berulang.
Dalam apel itu, pemerintah juga melakukan pengecekan kesiapan personel gabungan yang terdiri dari:
- TNI
- Polri
- BPBD
- Manggala Agni
- Relawan masyarakat peduli api
- Instansi terkait lainnya
Selain personel, kesiapan sarana dan prasarana turut diperiksa, termasuk kendaraan operasional dan alat pemadaman darat yang akan digunakan saat penanganan kebakaran.
Sebagai langkah penguatan koordinasi, pemerintah juga melakukan Reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Desk koordinasi itu difungsikan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan, pengendalian operasi, pemantauan, hingga evaluasi penanganan karhutla secara nasional.
“Kita jadikan apel kesiapsiagaan hari ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan memastikan bahwa Sumatera Selatan siap menghadapi kemarau 2026 dengan kesiagaan penuh,” kata Djamari.
BNPB juga memastikan penggunaan teknologi terus dimaksimalkan dalam pemantauan kebakaran hutan dan lahan. Teknologi tersebut digunakan untuk mendeteksi titik panas dan mempermudah patroli udara.
Beberapa teknologi yang dioptimalkan meliputi:
- Sistem deteksi hotspot berbasis satelit
- Pemantauan cuaca BMKG
- Drone patroli udara
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, mengatakan penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk mendukung kesiapsiagaan di Sumatera Selatan, BNPB telah mengerahkan armada udara sejak awal musim kemarau.
“BNPB mendukung seluruh operasi penanganan karhutla di 5 provinsi prioritas, mulai dari perlengkapan satgas darat, operasi modifikasi cuaca, hingga pengerahan armada heli untuk patroli dan water bombing,” ujar Suharyanto.
BNPB mengerahkan:
- 2 helikopter patroli
- 4 helikopter water bombing
- Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)
Selain dukungan udara, BNPB juga menyalurkan bantuan peralatan senilai Rp2,8 miliar untuk mendukung operasi satgas darat di Sumatera Selatan.
Bantuan diberikan kepada Korem 044/Gapo dan Polda Sumatera Selatan berupa:
- 1 unit motor trail pemadam
- 3 unit pompa jinjing 2HP + selang
- 50 pasang sepatu boot pemadam
Sementara bantuan untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, dan Muara Enim meliputi:
- 5 unit APD pemadam
- 1 unit motor trail pemadam
- 2 unit flexible tank
- 2 unit pompa jinjing 2HP + selang
- 4 roll selang 1,5 inci
“Penebalan logistik dan peralatan ini dapat terus dilakukan menyesuaikan kebutuhan di lapangan,” lanjut Suharyanto.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla.
Dunia usaha juga diminta mengambil peran aktif dengan memastikan pengelolaan lahan dilakukan secara bertanggung jawab tanpa praktik pembakaran.
Pemerintah menilai pengendalian karhutla tidak bisa hanya mengandalkan operasi pemadaman saat kebakaran sudah terjadi. Pencegahan sejak dini dinilai menjadi langkah paling penting untuk menekan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi.
Apel kesiapsiagaan tersebut juga dirangkai dengan simulasi penanganan karhutla untuk menguji kemampuan personel menghadapi berbagai skenario kebakaran di lapangan.
BNPB berharap kesiapsiagaan lintas sektor dapat meminimalkan risiko karhutla selama musim kemarau 2026.
“Dengan kesiapan yang optimal dan kerja sama yang sinergis dari semua pihak, kita optimis dapat mengendalikan karhutla secara lebih efektif pada tahun 2026,” tutup Suharyanto.
Editor: IJS
