Harnas.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkena pemotongan anggaran besar pada tahun 2025, yaitu sekitar Rp 81 triliun. Kebijakan ini merupakan bagian dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa sebelumnya pagu anggaran Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun, namun kini mengalami pemangkasan hingga 80%.
“Dari anggaran yang ada, dipangkas sekitar Rp 81 triliun,” ujar Diana di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Diana memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mencakup belanja pegawai. Selain itu, proyek-proyek yang berasal dari Hibah Luar Negeri (HLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tetap berjalan.
Namun, efisiensi anggaran ini berdampak besar terhadap proyek infrastruktur lainnya. Pembangunan jalan, bendungan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya berpotensi terganggu karena keterbatasan dana.
“Tentunya proyek-proyek akan terdampak. Kita harus menentukan mana yang harus diprioritaskan karena HLN dan SBSN sudah memiliki komitmen yang tidak bisa diganggu,” jelas Diana.
Sebagai bagian dari efisiensi fiskal, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran belanja negara sebesar Rp 306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,1 triliun berasal dari kementerian/lembaga (K/L) dan Rp 50,59 triliun dari Transfer ke Daerah (TKD).
Namun, Prabowo menegaskan bahwa proyek infrastruktur tidak dihentikan, melainkan sumber pendanaannya dialihkan ke sektor swasta.
“Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek infrastruktur, itu tidak benar! Saya hanya mengubah sumber pendanaannya,” ujar Prabowo dalam Munas Konsolidasi KADIN Indonesia, di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta (16/1/2025).
Menurutnya, proyek jalan tol, pelabuhan, dan bandara akan lebih banyak dikerjakan oleh pihak swasta karena dinilai lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman.
“Nantinya pemerintah hanya akan menangani proyek-proyek yang berkaitan langsung dengan perlindungan rakyat. Selebihnya, biarkan swasta berkembang dan berkontribusi,” imbuh Prabowo.
