BANDUNG, Harnas.id – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Hera Kartiningsih akhirnya menjatuhkan vonis kepada empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat yang ikut terseret kasus suap eks Bupati Bogor, Ade Yasin.
Keempat terdakwa yakni Anton Merdiansyah selaku Kepala Subauditorat Jabar III dan tiga pemeriksa BPK Jabar yakni Arko Mulawan, Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah, dan Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa.
Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Bandung menyatakan, keempat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) secara bersama-sama. Karena itu, hukuman yang diberikan Hera pun lebih ringan dari tuntutan jaksa.
“Para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama,” tegas Hera membacakan putusan dalam sidang yang digelar di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (16/1/2023).
Majelis Hakim PN Bandung menjatuhkan vonis yang berbeda untuk para terdakwa. Pertama,Anton Mardiansyah divonis 8 tahun penjara serta denda Rp300 juta. Sedangkan Arko Mulawan divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Selanjutnya, Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Adapun Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa divonis 7 penjara dan denda Rp300 juta.
Dalam uraian putusannya, Majelis Hakim PN Bandung menyatakan, para terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 12 huruf a jo Pasal 18. Undang-undang Tipikor. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Para terdakwa dianggap bersalah menerima hadiah atau janji berupa uang yang keseluruhannya berjumlah Rp1.935.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Ade Yasin melalui Ihsan Ayatullah, Maulana Adam, dan Rizki Taufik Hidayat.
Majelis Hakim PN Bandung juga menyebutkan hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa. Hal meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum dan kooperatif selama persidangan.
“Adapun hal yang memberatkan para terdakwa yakni merusak citra BPK, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” tegas Majelis Hakim PN Bandung.
Diketahui, vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut keempat terdakwa. Dalam tuntutannya, JPU KPK menuntutAnton Mardiansyah dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp300 juta.
Begitupun dengan ketiga terdakwa lainnya, JPU KPK menuntutArko Mulawan dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta. AdapunHendra Nur Rahmatullah Kartiwa dituntut dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp300 juta.
Menyikapi putusan ini, Subagyo Sri Utomo, kuasa hukum Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa menyatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim PN Bandung tersebut.
“Kami menghargai putusan hakim, kami akan berdiskusi dengan klien kami untuk memutuskan apakah akan menerima atau banding,” kata Subagyo yang diamini kuasa hukum ketiga terdakwa lainnya.
Diketahui, JPU KPK mendakwa keempat terdakwa itu menerima hadiah atau janji berupa uang Rp1,9 miliar melalui Ihsan Ayatullah, Maulana Adam, dan Rizki Taufik Hidayat. Adapun uang itu diterima para terdakwa secara bertahap sejak Oktober 2021 hingga April 2022.
Dalam perkara ini, Hendra Nur Rahmatullah menerima Rp520 juta, Anton Merdiansyah Rp25 juta dan Rp350 juta, Arko Melawan Rp195 juta, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah Rp195 juta. Sebelumnya, Majelis Hakim PN Bandung juga telah menjatuhkan vonis empat dan dua tahun penjara kepada tiga aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bogor karena terlibat dalam kasus suap yang menjerat atasannya, eks Bupati Bogor, AdeYasin.
Ketiga ASN Pemkab Bogor tersebut, yakni Kasubdit Kas Daerah Pemkab Bogor, Ihsan Ayatullah; Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Bogor, Maulana Adam; dan Petugas PPK di Dinas PUPR Pemkab Bogor, Rizki Taufik. (PB/*)
