BOGOR, Harnas.id – Komisi IX DPR RI ajak Pemkab Bogor sinergi tangkal ancaman resesi global 2023. Itu diungkapkan saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bogor, Kamis (17/11/2022).
Terkait itu, Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, untuk mencegah dan menghadapi isu resesi tahun 2023 nanti Pemkab Bogor sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk ketahanan pangan sebesar 20 persen dari Dana Desa (DD)
“Sekarang kami sedang rancang dana desa yang ada di Kabupaten Bogor, sudah kami alokasikan 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk ketahanan pangan dan 8 persen untuk Covid sisanya 32 persen untuk kegiatan lain di desa,” jelas Iwan
Selan itu, sambung Iwan bahwa Pemkab Bogor juga memiliki program unggulan yang namanya Satu Milyar Satu Desa (Samisade) jadi pemerintah memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa, yang memang satu-satunya jadi kebanggaan di Bogor. Satu milyar satu desa yang diperuntukan merupakan dukungan akselerasi percepatan pembangunan, yaitu untuk jalan desa, irigasi desa, dan lain sebagainya.
Menurut Iwan, inflasi Kabupaten Bogor ini adalah salah satu daerah yang rata-rata masih dibawah toleransi. Inflasi nasional itu 5 persen sedangkan di Kabupaten Bogor masih berada dibawah 5 persen yakni di 3,5 persen, Kabupaten Bogor masih dibawah tingkat nasional.
“Alhamdulillah dengan dukungan dan anggaran juga bantuan yang lainnya, mudah-mudahan resesi global di Kabupaten Bogor ini kita bisa tangkal dengan anggaran yang diperuntukkan langsung kepada desa,” terangnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI, Dewi Asmara menerangkan bahwa, kunjungan kerja yang spesifik ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, dari hasil rapat internal DPR RI pada 1 November 2022 yang menetapkan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Riau, dan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tujuan kunjungan kerja spesifik terkait ancaman resesi global tahun 2023.
“Keikutsertaan mitra kerja Komisi IX DPR RI ini tentunya diharapkan dapat jalan keluar dalam bentuk kebijakan dan program kegiatan terkait persoalan yang terjadi,” ujar Dewi.
Akhir-akhir ini, kata Dewi pihaknya banyak menerima masukan pendapat bank dunia dan beberapa lembaga keuangan asing terkait kondisi ekonomi global tahun 2023 nanti yang diprediksi akan suram dan bisa terjadi risiko resesi global. Resesi menjadi awan gelap dalam perekonomian setiap negara, dampak pandemi Covid 19 ditambah perang Rusia-Ukraina yang belum mereda.
“Dalam waktu dekat yang memperparah kondisi ekonomi bukan hanya negara maju namun akhirnya berdampak kepada negara lain seperti di Indonesia,” bebernya.
Meskipun kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dan berada dalam zona positif, Dewi melanjutkan dirinya berharap agar tetap waspada dan mempersiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan ancaman kondisi ekonomi bagi Indonesia kedepan.
“Komisi IX DPR RI memberikan perhatian serius atas kondisi ekonomi yang berdampak pada pembangunan ketenagakerjaan dan berharap pemerintah bersama Pemda terus mengawasi proses dan mekanisme pengurangan pekerjaan oleh perusahaan,” imbuhnya.
