Harnas.id, BOGOR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bogor menyiapkan pendekatan berbasis data untuk membaca potensi kerawanan sosial dan politik di tengah dinamika masyarakat. Salah satu instrumen yang diperkenalkan adalah SIPEKA atau Sistem Pemetaan Kerawanan, aplikasi digital internal yang dirancang untuk menghimpun informasi dari lapangan secara lebih terintegrasi.
Program tersebut dipaparkan Bakesbangpol Kota Bogor pada Kamis (20/8/2026). Selain pengembangan sistem digital, lembaga tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi dengan insan pers dalam mendukung pelayanan publik sekaligus menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Kepala Bakesbangpol Kota Bogor Hidayatulloh menjelaskan, SIPEKA disiapkan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, sekaligus memetakan berbagai potensi kerawanan di wilayah Kota Bogor. Cakupannya meliputi persoalan sosial, dinamika politik hingga ancaman yang berkaitan dengan kewaspadaan dini.
Menurut Hidayatulloh, digitalisasi diperlukan karena pola pelaporan kondisi di lapangan selama ini masih kerap dilakukan melalui pesan pribadi maupun percakapan di aplikasi perpesanan. Cara tersebut dinilai belum cukup untuk membangun dokumentasi dan basis data yang tersusun secara sistematis.
“SIPEKA ini dirancang agar informasi sekecil apa pun terkait dinamika Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, dan Agama) dapat terintegrasi. Kita ingin data lapangan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan, bukan lagi sekadar asumsi,” ujar Hidayatulloh.
Ia memberikan gambaran mengenai pemanfaatan sistem tersebut ketika muncul persoalan sosial di tingkat kelurahan. Salah satunya fenomena pinjaman ilegal atau yang dikenal masyarakat dengan istilah bank emok.
Jika persoalan tersebut teridentifikasi dan masuk dalam pemetaan SIPEKA, informasi itu dapat menjadi bahan bagi organisasi perangkat daerah terkait untuk mengambil langkah. Dinas Tenaga Kerja, misalnya, dapat merespons dengan program pelatihan maupun peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang membutuhkan.
Pendekatan tersebut dinilai relevan dengan karakter Kota Bogor yang memiliki masyarakat heterogen dan dinamis. Keberagaman suku, ras serta enam agama resmi membuat pemetaan kondisi sosial menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga hubungan antarwarga.
Bakesbangpol Kota Bogor mencatat terdapat sedikitnya 286 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang aktif dan terdaftar. Organisasi tersebut bergerak di berbagai bidang, mulai dari keagamaan, kepemudaan, sosial hingga adat dan budaya.
Di tingkat kelurahan, Bakesbangpol juga mengoptimalkan keberadaan 136 penyuluh wawasan kebangsaan yang ditempatkan di 68 kelurahan se-Kota Bogor. Mereka menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi kebangsaan sekaligus mengenali potensi persoalan sosial sejak awal.
“Di tengah berbagai keterbatasan, kita tetap harus hadir dan mewarnai masyarakat. Kehadiran 136 penyuluh wawasan kebangsaan di 68 kelurahan bertujuan memberikan pengayaan nilai Pancasila, mencegah penyebaran hoaks, serta meminimalisir potensi gesekan sosial sejak dini,” tegas Hidayatulloh.
Dalam kegiatan yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor Herman Indrabudi atau yang akrab disapa Kang Aldho menyambut positif program Bakesbangpol. Kedekatan lokasi Sekretariat PWI Kota Bogor dengan kantor Bakesbangpol juga dinilai dapat menjadi ruang untuk mengembangkan kerja sama pelayanan kepada masyarakat.
Kang Aldho mengusulkan agar pelayanan publik terpadu yang sebelumnya telah dicoba dapat dilakukan secara berkala. Menurutnya, model tersebut bisa menghadirkan lebih banyak layanan dalam satu kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih praktis.
“Kemarin kita sudah coba mengadakan kegiatan pelayanan publik bersama. Ke depan, kami berharap pelayanan publik terpadu ini bisa dilaksanakan secara rutin, misalnya sebulan sekali. Tidak hanya layanan kependudukan dan perizinan, tetapi juga menggandeng BPN untuk pertanahan serta Imigrasi untuk pembuatan paspor di hari libur, agar masyarakat yang sibuk bekerja tetap bisa mengaksesnya,” kata Kang Aldho.
Menurutnya, pelayanan terpadu tidak harus berhenti pada layanan kependudukan dan perizinan. Dengan melibatkan lembaga lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Imigrasi, masyarakat dapat memperoleh lebih banyak kebutuhan administratif dalam satu kesempatan.
Selain soal pelayanan publik, PWI Kota Bogor menilai komunikasi antara pemerintah daerah dan media juga perlu terus dibuka. Akses konfirmasi langsung kepada pejabat atau pelaksana kebijakan dinilai penting bagi wartawan ketika melakukan verifikasi informasi sebelum sebuah berita diterbitkan.
Kang Aldho menyebut komunikasi langsung dengan sumber utama dapat membantu media menjaga akurasi pemberitaan. Hal itu juga berkaitan dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), terutama dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada publik memiliki dasar yang jelas.
“Sinergi seperti ini sangat positif. Teman-teman media mendapatkan fakta dan data langsung dari sumber utama, sehingga pemberitaan yang sampai ke masyarakat benar-benar berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Pengembangan SIPEKA, penyuluhan wawasan kebangsaan di tingkat kelurahan serta kerja sama dengan media menjadi tiga pendekatan yang dijalankan Bakesbangpol Kota Bogor. Ketiganya diarahkan untuk membuat pemantauan kondisi masyarakat lebih terukur sekaligus memperluas ruang komunikasi antara pemerintah dan publik.
Dengan basis data yang lebih terintegrasi, Bakesbangpol berharap potensi persoalan dapat dikenali sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas. Sementara keterlibatan penyuluh dan media diharapkan tetap menjadi bagian dari upaya menjaga ruang publik Kota Bogor agar aman, harmonis dan kondusif.
Editor: IJS
