Harnas.id, Bogor – Camat Sukamakmur, Bakri Hasan, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam reses yang digelar di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Hal ini dilakukan guna meningkatkan aksesibilitas di daerah yang berada di ujung wilayah Kabupaten Bogor. Senin (17/02/2025).
“Infrastruktur memang menjadi prioritas karena aksesibilitas di Sukamakmur masih terbatas. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan juga harus ditingkatkan karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sukamakmur masih berada di peringkat 37, di bawah rata-rata Kabupaten Bogor,” ujar Bakri Hasan, usai acara Reses selesai.
Camat Sukamakmur juga menyoroti minimnya fasilitas kesehatan di wilayahnya. Letak geografis yang jauh dari pusat layanan kesehatan, seperti di Jonggol dan Cianjur, menjadi kendala serius bagi warga yang membutuhkan perawatan medis darurat.
“Saat ini, Puskesmas Sukamakmur hanya memiliki empat ruang rawat inap, yang jelas tidak memadai. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah Kabupaten Bogor segera merevitalisasi puskesmas agar pelayanan kesehatan bisa lebih optimal,” tambahnya.
Bakri Hasan juga menyoroti alokasi anggaran untuk infrastruktur, khususnya di Desa Cibadak, yang hanya mendapatkan Rp1 miliar pada tahun ini. Ia berharap, pembangunan jalan Sukamakmur hingga batas Citereup bisa didorong menggunakan anggaran APBN melalui skema Instruksi Presiden (Inpres Jalan Daerah/IJD).
“Jika hanya mengandalkan APBD, pembangunan akan memakan waktu lebih lama dan tidak bisa maksimal. Kami berharap jalan Sukamakmur hingga Citereup bisa masuk dalam usulan IJD tahun 2026 agar bisa selesai dalam waktu dua tahun,” jelasnya.
Selain infrastruktur, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Menurut Bakri Hasan, sampah wisata harus dikelola terpisah dari sampah perdesaan karena perbedaan kondisi geografis.
“Pengelolaan sampah di wilayah ini harus dibedakan antara sampah perkotaan dan perdesaan. Kita bisa memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau pemuda setempat sebagai pengelola, karena pemerintah saja tidak bisa menangani semuanya,” paparnya.
Ia juga menyoroti masalah sampah yang dihasilkan dari tempat wisata yang saat ini masih dikelola secara mandiri oleh pengelola wisata.
“Jika dibiarkan, ini akan menjadi masalah ke depannya. Bahkan, sampah pasar desa saja masih belum tertangani dengan baik karena lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang jauh,” tutupnya.
