HARNAS.ID – Pemerintah diminta segera melunasi piutang Rp 1,2 triliun ke Bulog guna memperlancar arus kas perusahaan. Menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPR RI Jakarta, Selasa (18/5/2021), pada saat yang sama Bulog juga memiliki utang ke bank.
“Kami sangat mengharapkan dukungan agar pelunasan piutang pemerintah pada Perum Bulog dapat segera dilakukan,” kata Budi Waseso.
Total piutang pemerintah pada Bulog Rp 1,279 triliun yang terdiri dari pelepasan stok turun mutu Rp 173 miliar, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang digunakan untuk penjualan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Rp 872 miliar, stok CBP yang digunakan untuk tanggap darurat bencana alam Rp 36,7 miliar, Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) gula Rp 11,2 miliar, dan kekurangan penagihan CSHP gula Rp 184 miliar.
“Perum Bulog memiliki utang kepada bank Rp 14 triliun,” ujarnya.
Direktur Keuangan Perum Bulog Bagya Mulyanto mengatakan pihaknya terbebani bunga komersil di kisaran delapan persen untuk pembiayaan pengadaan CBP. Pada 2019 Bulog membayarkan beban bunga kepada bank sebesar Rp 2,5 triliun, pada 2020 Rp 1,67 triliun, dan pada 2021 diprediksi beban bunganya mencapai Rp 1,3 triliun.
Pada 2020 Perum Bulog membukukan penjualan sebesar Rp 27,6 triliun yang terdiri dari penjualan komersil Rp 10,4 triliun dan penjualan beras PSO (public service obligation) sebesar Rp 17,2 triliun. Namun pada tahun lalu Bulog juga harus membayar bunga sebesar Rp 1,67 triliun, sehingga rugi bersih pada 2020 sebesar Rp 821 miliar.
“Untuk 2021, per 30 April, kami Alhamdulillah bisa bukukan laba Rp 91 miliar,” kata Bagya. Total aset yang dimiliki oleh Bulog Rp 21,6 triliun. Dari total aset tersebut sebesar Rp 14,5 triliun berupa pinjaman ke bank BUMN yang sudah berwujud stok CBP.
Editor: Ridwan Maulana
