Harnas.id, MEDAN – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kembali membahas pengembangan layanan haji melalui pemanfaatan teknologi dan perluasan akses masyarakat. Kolaborasi tersebut diarahkan pada layanan yang lebih terintegrasi, termasuk proses pendaftaran, pelunasan, hingga berbagai kebutuhan calon jemaah.
Pembahasan itu berlangsung dalam Synergy Roadshow 2026 di Hotel Santika Medan, Jumat (14/8/2026). Medan menjadi kota terakhir dalam rangkaian kegiatan yang sebelumnya berlangsung di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar.
Rangkaian tersebut menjadi ruang bagi BPKH dan Bank Muamalat untuk menyelaraskan strategi pengembangan layanan haji di daerah. Selain membahas akses layanan, kedua lembaga juga melihat peluang pengembangan layanan perbankan syariah yang berkaitan dengan kebutuhan calon jemaah.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, kerja sama tersebut diarahkan agar masyarakat memperoleh proses layanan haji yang lebih mudah, cepat, dan terhubung. Menurutnya, manfaat kolaborasi harus dapat dirasakan langsung oleh calon jemaah di berbagai daerah.
“Yang terpenting adalah bagaimana sinergi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi calon jemaah di seluruh Indonesia, mulai dari akses terhadap layanan hingga kemudahan dalam mempersiapkan kebutuhan ibadah haji,” ujar Harry.
Salah satu agenda yang dikembangkan adalah optimalisasi BPKH Apps. Aplikasi tersebut diarahkan untuk mendukung integrasi pembukaan rekening setoran haji dan rekening pelunasan haji.
Selain itu, BPKH dan Bank Muamalat membahas sejumlah pengembangan lain, antara lain akuisisi calon jemaah, aktivitas cross selling, optimalisasi likuiditas dana haji, serta layanan pembayaran digital melalui integrasi payment gateway Bank Muamalat.
Dari sisi perbankan, Bank Muamalat juga terus mengembangkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan calon jemaah. Digitalisasi menjadi salah satu bagian dari pengembangan tersebut, termasuk melalui fitur Bank Haji pada aplikasi Muamalat DIN.
Layanan digital tersebut mencakup kemudahan dalam proses pendaftaran dan pelunasan haji. Bank Muamalat juga memanfaatkan Kartu Haji Indonesia sebagai bagian dari layanan yang berkaitan dengan kebutuhan jemaah.
Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan, pelaksanaan Synergy Roadshow di sejumlah kota memberikan kesempatan bagi kedua institusi untuk melihat kebutuhan layanan haji di berbagai wilayah. Medan menjadi titik terakhir dari rangkaian kegiatan tersebut.
“Medan merupakan lokasi terakhir penyelenggaraan Synergy Roadshow 2026 setelah sebelumnya digelar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar,” sebut Imam.
Menurut Imam, rangkaian pertemuan tersebut juga digunakan untuk menangkap peluang pengembangan layanan haji dan umrah. Ia melihat sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat.
“Sinergi BPKH dan Bank Muamalat merupakan upaya bersama untuk menghadirkan layanan, produk, dan nilai tambah yang semakin baik bagi masyarakat. Haji dan umrah merupakan ekosistem besar yang memiliki multiplier effect bagi berbagai sektor ekonomi dan sosial. Melalui kolaborasi ini kami ingin memperkuat layanan sekaligus memberikan kebermanfaatan yang berkelanjutan,” ujar Imam.
Pengembangan layanan juga mencakup edukasi kepada masyarakat mengenai proses dan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. BPKH dan Bank Muamalat turut membahas optimalisasi proses layanan, layanan kustodian, serta inovasi yang berkaitan dengan tata kelola dan akses calon jemaah.
Dari sisi bisnis, pengembangan layanan haji juga menjadi bagian dari upaya Bank Muamalat menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Langkah tersebut ditempatkan dalam konteks pengembangan ekosistem keuangan syariah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Synergy Roadshow 2026 yang berlangsung di enam kota menjadi salah satu forum untuk mempertemukan strategi BPKH dan Bank Muamalat dalam pengembangan layanan haji. Kolaborasi tersebut mencakup digitalisasi, edukasi, akses layanan, pembayaran, serta pengembangan produk yang berkaitan dengan kebutuhan calon jemaah.
Melalui rangkaian tersebut, kedua institusi menyatakan komitmennya untuk menghadirkan layanan haji yang lebih mudah diakses, aman, dan terintegrasi. Pengembangan layanan juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi calon jemaah sekaligus mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan syariah di Indonesia.
Editor: IJS
