HARNAS.ID – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menginginkan Mahkamah Agung (MA) AS turun tangan dalam pemilihan presiden meski hasilnya masih terlalu dini untuk diketahui.
Namun menurut para pakar hukum di negara itu, MA mungkin bukan penentu akhir dalam pemilihan ini. Mereka juga ragu pengadilan akan mendukung upaya Trump untuk menghentikan penghitungan surat suara yang diterima sebelum atau pada hari pemilihan.
Seperti dilansir Antara, Kamis (5/11/2020), para pakar hukum turut meragukan setiap perselisihan yang mungkin ditangani pengadilan akan mengubah arah persaingan di negara-negara bagian yang diperebutkan dengan ketat, seperti Michigan dan Pennsylvania.
Dengan pemungutan suara yang masih dihitung di banyak negara bagian pada Rabu (4/11/2020) pagi, Trump muncul di Gedung Putih dan secara tidak benar menyatakan kemenangan atas penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden.
Trump sebelumnya selama kampanye mencela pemungutan suara melalui surat. Menuru dia, tanpa memberikan bukti, pemungutan suara melalui surat menyebabkan penipuan, yang sebetulnya jarang terjadi dalam pemilu AS.
Berpegang pada tema itu, Trump mengatakan, “Ini adalah penipuan besar di negara kita. Kita ingin hukum digunakan dengan cara yang tepat. Jadi kami akan maju ke Mahkamah Agung AS. Kami ingin semua pemungutan suara dihentikan.”
Trump tidak memberikan bukti apa pun untuk mendukung klaim penipuan atau merinci litigasi apa yang akan dia kejar di MA AS.
Tim kampanye Trump kemarin mengajukan diri untuk campur tangan dalam kasus yang sedang dibahas di MA dalam upaya memblokir penghitungan surat suara yang datang belakangan di Pennsylvania.
Tim kampanye Trump dan para anggota Partai Republik lainnya juga telah mengajukan berbagai keluhan di beberapa negara bagian lain, termasuk upaya untuk menghentikan penghitungan suara di Michigan.
Hingga Rabu malam, hasil pemilihan bagi kedua kandidat seimbang. Sejumlah negara bagian yang diperebutkan secara ketat kemungkinan memutuskan hasilnya dalam beberapa jam atau baru dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, sejumlah besar surat suara yang dikirim di tengah pandemi virus corona telah menunda proses penghitungan.
Namun, para ahli hukum mengatakan, meski mungkin ada keberatan terhadap surat suara tertentu atau prosedur pemungutan suara dan penghitungan, tidak jelas apakah perselisihan semacam itu akan menentukan hasil akhirnya.
Ned Foley, seorang ahli hukum pemilu di Universitas Negara Bagian Ohio, mengatakan pemilu saat ini tidak memiliki materi yang akan menciptakan situasi seperti dalam pemilihan presiden tahun 2000. Saat itu, MA mengakhiri penghitungan ulang dengan hasil George W. Bush menang atas Al Gore dari Demokrat.
“Ini masih sangat awal, tetapi saat ini tampaknya tidak jelas bagaimana hal ini akan berakhir di mana Mahkamah Agung AS akan mengambil keputusan,” kata Foley.
Baik Partai Republik dan Demokrat telah mengumpulkan pasukan pengacara yang siap berdebat sengit.
Tim Biden termasuk Marc Elias, seorang pengacara pemilu terkemuka di firma Perkins Coie, serta dua mantan solicitor general, Donald Verrilli dan Walter Dellinger.
Para pengacara Trump antara lain adalah Matt Morgan, penasihat umum kampanye presiden, William Consovoy, pengacara spesialis gugatan Mahkamah Agung, serta Justin Clark, penasihat senior kampanye.
Editor: Aria Triyudha
