JAKARTA, Harnas.id – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan gedung baru Markas PMI DKI Jakarta dan Unit Donor Darah (UDD) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).
Peresmian bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 PMI. Gedung baru tersebut diharapkan memperkuat pelayanan kemanusiaan, terutama pemenuhan kebutuhan darah sekaligus kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Pembangunan gedung PMI DKI Jakarta mendapat dukungan hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui APBD dengan nilai sekitar Rp233 miliar. Fasilitas tersebut terdiri dari Gedung A dan Gedung B dengan masing-masing lima dan 10 lantai, dengan sebagian besar fasilitas digunakan untuk mendukung operasional UDD PMI DKI Jakarta.
Dalam sambutannya, JK menegaskan penyebutan fasilitas PMI sebagai markas, bukan sekadar kantor. Menurut dia, istilah tersebut menggambarkan fungsi PMI yang harus selalu siap bergerak ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
“PMI itu tidak punya kantor, semuanya markas. Apa itu markas? Berbeda dengan kantor. Karena kantor itu orang bekerja. Kalau markas, seperti tentara, polisi. Jadi boleh menghubungi PMI dan UDD, jam berapa pun bisa dihubungi,” kata JK.
JK mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap pembangunan fasilitas tersebut. Menurutnya, keberadaan markas yang representatif penting untuk menunjang pelayanan darah maupun kegiatan kemanusiaan ketika terjadi bencana.
Kebutuhan darah menjadi salah satu layanan utama yang diperkuat melalui gedung baru tersebut.
Ketua PMI DKI Jakarta Beky Mardani mengatakan UDD PMI DKI setiap hari harus menyiapkan sekitar 1.000 hingga 1.200 kantong darah untuk didistribusikan ke lebih dari 400 rumah sakit di wilayah Jabodetabek serta 64 bank darah rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya.
Menurut JK, kebutuhan tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat Jakarta. Rumah sakit di ibu kota juga menjadi rujukan pasien dari berbagai daerah di Indonesia.
“Yang berobat ke rumah sakit di Jakarta datang dari seluruh Indonesia. Jadi yang diberikan transfusi darah dari tempat ini bukan hanya penduduk DKI. Dari Jawa Barat, dari Sulawesi, dari Sumatera datang ke sini untuk pengobatan, untuk operasi,” ujar JK.
Karena itu, JK menilai keberadaan pendonor darah sukarela menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi.
Selain memperkuat pelayanan donor darah, JK juga menyoroti pemanfaatan plasma hasil donor untuk kebutuhan industri obat.
Menurut dia, plasma yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat diproses melalui teknologi fraksionasi untuk menghasilkan berbagai produk obat.
“Karena selama ini plasma dibuang. Maka difraksinasi menjadi obat,” kata JK.
Ia berharap pengembangan industri fraksionasi plasma nasional dapat meningkatkan pemanfaatan komponen darah sekaligus mendukung ketersediaan produk obat di dalam negeri.
JK juga meminta PMI memperkuat peran dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana, tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi.
“Di samping kita membantu kemanusiaan, sekarang kita mulai menggerakkan bagaimana mencegah bencana itu. Bagaimana mencegah, karena hukumnya mencegah daripada mengobati,” ujarnya.
Untuk Jakarta, JK menyoroti dua risiko yang kerap berdampak terhadap masyarakat, yakni banjir dan kebakaran.
Dalam persoalan banjir, ia menekankan pentingnya menjaga saluran air tetap berfungsi. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Masyarakat harus membersihkan lingkungannya,” kata JK.
Menurut dia, kapasitas saluran air menjadi salah satu faktor penting dalam mengantisipasi genangan ketika curah hujan tinggi.
JK juga mengingatkan masyarakat mengenai risiko kebakaran, terutama yang berkaitan dengan instalasi dan penggunaan listrik.
Menurut dia, kedisiplinan dalam menggunakan listrik perlu ditingkatkan karena korsleting maupun instalasi yang tidak sesuai dapat memicu kebakaran di kawasan permukiman.
“Kalau disiplin listrik, 50 persen kebakaran bisa turun,” ujar JK.
Ia menilai kebakaran memiliki dampak ekonomi yang besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena dapat menghilangkan rumah sekaligus harta benda yang dimiliki.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan gedung baru PMI bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi harus menjadi pusat pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat.
“Gedung baru ini jangan hanya menjadi fasilitas fisik, tetapi benar-benar menjadi rumah kemanusiaan. Tempat warga mendapat pertolongan, relawan mengabdi, dan berbagai pihak berkolaborasi memberi manfaat nyata,” kata Pramono.
Pramono menyebut PMI merupakan mitra strategis Pemprov DKI Jakarta dalam pelayanan donor darah, penanganan bencana, pelayanan sosial dan kesehatan, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Dia juga mendorong peningkatan budaya donor darah, penguatan kapasitas relawan, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Pembangunan gedung tersebut merupakan proyek lintas pemerintahan. Pemprov DKI menyebut groundbreaking dilakukan sekitar lima tahun lalu pada masa Gubernur Anies Baswedan, sebelum akhirnya diresmikan pada masa Pramono Anung.
Dengan beroperasinya fasilitas baru tersebut, PMI DKI Jakarta kini memiliki markas dan pusat pelayanan darah yang diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan kemanusiaan di Jakarta, baik dalam kondisi normal maupun ketika terjadi bencana.
Editor: IJS
