HARNAS.ID – Presiden RI Joko Widodo mengatakan, tanggung jawab pengadaan vaksin harus jelas ditentukan sejak dini dan pengadaan vaksin virus corona baru (COVID-19) gratis untuk rakyat akan menjadi urusan Menteri Kesehatan.
“Perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN,” ujar Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Senin (19/10/2020).
Dia menjelaskan,dengan penentuan tersebut, pihak yang bertanggungjawab atas pengadaan vaksin menjadi jelas.
“Kalau nggak seperti ini, siapa yang menandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab,” ujar Presiden dikutip Antara.
Presiden juga meminta jajarannya memikirkan secara serius komunikasi kepada publik terkait vaksinasi. Presiden mengingatkan agar komunikasi yang kurang baik menyebabkan kesalahpahaman publik serta menimbulkan gejolak seperti yang terjadi pada Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, tidak terulang.
Dalam Ratas, Presiden Joko Widodo juga menginginkan ada pelatihan khusus yang melibatkan WHO terkait cara memperlakukan Vaksin COVID-19 sebelum implementasi vaksinasi di kalangan masyarakat.
Terlebih, kata Presiden menekankan, jumlah vaksin yang akan disuntikkan dalam kapasitas yang sangat besar. Hal ini memerlukan perlakuan yang berbeda-beda.
“Training membawa vaksin, training menaruh vaksin, karena jumlah yang banyak karena vaksin ini harus mendapat treatment dan perlakuan yang beda-beda. Tiap vaksin beda-beda, dari G42 beda, dari Sinovac beda, dari AstraZeneca beda lagi, menyimpan di-cold storage-nya seperti apa, tidak boleh goncang atau boleh,” kata Presiden.
Presiden telah mendapatkan laporan dari Menteri BUMN, vaksin produksi AstraZeneca akan dikirim perdana pada April 2021. Setiap bulannya Indonesia akan mendapatkan sekitar 11 juta hingga total 100 juta vaksin.
Editor: Aria Triyudha
