HARNAS.ID – Pemerintah diingatkan untuk dapat mempersiapkan secara cermat vaksinasi COVID-19 agar berjalan optimal. Pasalnya, kebijakan menggratiskan vaksin COVID-19 tak menjamin masyarakat tidak menolak vaksinasi ini.
“Pemerintah perlu kerja sama dengan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama agar penolakan dari masyarakat tidak terjadi,” kata Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Roy Valiant Salomo kepada HARNAS.ID, Minggu (20/12/2020).
Roy menjelaskan, upaya tersebut dilakukan dengan menyosialisasikan tentang vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Informasi yang krusial tersampaikan mengenai keamanan vaksin. Dia menekankan, pemerintah harus bisa membuktikan keamanan maupun keefekttifan vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat.
“Termasuk siapa saja yang harus ikut vaksinasi, adakah gejala, dampak dari vaksinasi dstnya yang bersifat medis.,” ujar Roy menegaskan.
Di sisi lain, Roy mendorong perencanaan optimal terkait ditribusi vaksin agar menjangkau hingga pelosok Tanah Air. Selain itu, memberi penjelasan kepada masyarakat penduduk yang boleh atau tidak menjalani vaksinasi.
“ Untuk itu koordinasi pusat dan daerah tentang jumlah penduduk di masing-masing provinsi kabupaten/kota serta kecamatan sampai ke kelurahan/desa desa harus baik.”
Editor: Aria Triyudha
