Harnas.id, MANGGARAI BARAT – Pemerintah bersama Polri, TNI, pemerintah daerah, dan sejumlah unsur terkait mempercepat penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Koordinasi lintas lembaga dilakukan melalui rapat di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Basarnas Mohammad Syafii. Sejumlah pejabat terkait turut hadir, termasuk Kapolda NTT, Wakapolda NTT, Pangdam IX/Udayana, jajaran Forkopimda, serta Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT Kombes Pol. Bayu Suseno.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah terpadu setelah gempa tektonik magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB. Gempa berpusat sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.
Guncangan gempa dilaporkan mencapai intensitas VII Modified Mercalli Intensity (MMI) di wilayah Aesesa dan Kota Mbay. Dampak yang ditimbulkan meluas ke sejumlah wilayah, baik terhadap masyarakat maupun fasilitas publik.
Berdasarkan pembaruan data Basarnas pada Minggu (16/8/2026) pukul 09.00 WITA, sebanyak 51 orang dilaporkan meninggal dunia dan 64 lainnya mengalami luka-luka. Kabupaten Manggarai mencatat jumlah korban meninggal terbanyak dengan 24 orang, disusul Manggarai Timur sebanyak 20 orang.
Proses pencarian dan evakuasi korban masih berlangsung. Karena operasi di lapangan belum selesai, jumlah korban maupun dampak kerusakan masih berpotensi berubah seiring proses pendataan.
Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno mengatakan seluruh unsur penanganan terus melakukan koordinasi untuk memastikan respons terhadap bencana berjalan secara terpadu. Fokus utama saat ini berada pada penyelamatan korban sekaligus pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
“Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder terus memperkuat sinergi dalam penanganan bencana. Fokus utama saat ini adalah penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta memastikan akses komunikasi dan jalur distribusi bantuan tetap berjalan,” ujar Bayu dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).
Dampak gempa juga dirasakan pada sektor kesehatan. Data sementara mencatat 21 rumah sakit terdampak, dengan tiga rumah sakit mengalami kerusakan berat dan enam lainnya mengalami kerusakan ringan.
Sementara dari 190 puskesmas yang terdampak, sebanyak 20 unit dilaporkan mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penanganan darurat karena fasilitas kesehatan tetap dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada korban dan masyarakat terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah infrastruktur dasar. Petugas mencatat 33 titik longsor, empat titik patahan jalan, dan empat jembatan mengalami kerusakan akibat gempa.
Sejumlah jalur transportasi penting ikut terdampak, di antaranya ruas Ende–Bajawa dan Ende–Maumere. Gangguan juga tercatat pada akses menuju Pelabuhan Lorens Say Maumere serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lembor Selatan.
Di Kabupaten Manggarai Barat, jumlah bangunan yang mengalami kerusakan tercatat mencapai 914 unit hingga Minggu dini hari. Data tersebut masih menjadi bagian dari pendataan dampak bencana yang terus diperbarui oleh petugas di lapangan.
Untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan, Polri telah mengerahkan tambahan personel. Operasi tersebut didukung sekitar 1.875 personel gabungan yang berasal dari unsur TNI, Polri, BPBD, serta relawan.
Dukungan transportasi udara juga disiapkan untuk menjangkau wilayah yang mengalami kendala akses. Armada helikopter dari Bima menuju Labuan Bajo disiapkan untuk mendukung kebutuhan evakuasi medis maupun distribusi bantuan melalui jalur udara dan laut.
Bantuan kebutuhan dasar juga mulai disalurkan ke masyarakat terdampak. Polri di antaranya mendistribusikan ratusan paket sembako kepada warga di wilayah Nangapanda, Kabupaten Ende.
Untuk mendukung distribusi bantuan dalam skala yang lebih luas, Pos Pendamping Nasional (Pospenas) dibentuk di Labuan Bajo dan Maumere. Sementara Posko Logistik Nasional ditempatkan di Halim Perdana Kusuma untuk mengatur dukungan logistik menuju wilayah terdampak.
Bayu mengatakan tujuh hari pertama masa tanggap darurat menjadi periode penting dalam penanganan gempa. Sejumlah prioritas ditetapkan untuk memastikan kebutuhan paling mendesak masyarakat dapat ditangani terlebih dahulu.
Prioritas tersebut meliputi:
- Pencarian dan penyelamatan korban.
- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
- Pemulihan akses jalan dan komunikasi.
- Penguatan koordinasi penanganan bencana.
Menurut Bayu, penyampaian informasi kepada masyarakat juga menjadi bagian dari penanganan bencana. Informasi mengenai perkembangan evakuasi, bantuan, maupun kebijakan pemerintah perlu disampaikan secara cepat dan akurat untuk mencegah munculnya informasi yang tidak sesuai kondisi lapangan.
“Fungsi kehumasan juga menjadi bagian penting dalam situasi bencana. Kami memastikan perkembangan penanganan dan langkah-langkah pemerintah dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan berkesinambungan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” kata Bayu.
Polri, TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan akan melanjutkan operasi terpadu di wilayah terdampak. Pendataan terhadap masyarakat dan kerusakan juga terus dilakukan sebagai dasar menentukan kebutuhan penanganan berikutnya.
Data tersebut nantinya digunakan untuk menyiapkan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang rumahnya terdampak. Pemerintah bersama unsur terkait juga memastikan distribusi bantuan dan proses penanganan dilakukan berdasarkan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Editor: IJS
