HARNAS.ID – Presiden Joko Widodo mendorong penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dapat menjaga dan mendongkrak kualitas demokrasi. Para calon kepala daerah pun diminta tidak menggunakan bahasa-bahasa, narasi, simbol-simbol yang membahayakan persatuan, dan kesatuan masyarakat.
”Harus ada ketegasan. Jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini harus dicegah,” kata Presiden seperti dikutip setkab.go.id, Selasa (8/9/2020).
Presiden mengemukakan hal tersebut saat memberikan pengantar Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi video tentang Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak dari Istana Merdeka, Jakarta.
Menurut Presiden, hal tersebut krusial seiring penerapan protokol kesehatan dalam pilkada guna mencegah penyebaran virus corona baru (COVID-19).
”Kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah,” ujar Presiden menegaskan.
Presiden juga menekankan agar aparat birokrasi, TNI, dan Polri tetap terus bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Selain itu, masyarakat diminta mempelajari track record atau rekam jejak calon agar daerah memperoleh pemimpin yang baik dan terbaik.
Presiden menambahkan, dukungan dari para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta para aktivis, akademisi di daerah juga dibutuhkan guna menyukseskan Pilkada Serentak 2020.
Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Tahapan pesta demokrasi daerah ini tengah berjalan. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan 9 Desember 2020.
Editor: Aria Triyudha
