Jajaran Pemerintah Boleh Gelar Open House  

Foto: Istimewa

JAKARTA, Harnas.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menggelar gelar griya atau open house saat hari Idulfitri 1444 Hijriah. Untuk memberikan keleluasaan bagi jajaran pemerintah untuk berkumpul bersama keluarga, teman, dan tetangga.

“Kita sudah tiga tahun tidak buka puasa bersama, tidak open house. Saya memberikan keleluasaan untuk semuanya bisa berjumpa dengan keluarga, dengan sahabat-sahabatnya, bisa berjumpa dengan tetangga,” ujar Presiden yang dikutip melalui siaran persnya usai meresmikan hunian milenial untuk Indonesia di Samesta Mahata Margonda, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (13/4/2023).

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, menambahkan bahwa 2023 adalah Lebaran pertama tanpa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), setelah tiga tahun pandemi.

“Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan saat doorstop di hunian milenial, Bapak Presiden memberi kesempatan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga, sehingga Bapak Presiden tidak mengadakan open house,” ujar Bey.

Lebih jauh, Bey menyebut bahwa perangkat kepresidenan yang biasa melekat dalam kegiatan Presiden Jokowi pun diminta sangat terbatas ketika cuti Lebaran.

“Bahkan perangkat yang terkait kegiatan selama Lebaran dan cuti bersama, Bapak Presiden minta sangat terbatas,” tandasnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Bakri HM menyampaikan bahwa persiapan arus mudik tahun ini sedikit lebih istimewa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena tahun ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarga di daerah pasca pandemi Covid-19 yang telah melanda tiga tahun belakangan.

“Persiapan mudik tahun ini, khusus menyangkut lebaran,  ini memang agak istimewa dibanding dengan (tahun) sebelum-sebelumnya. Pertama, karena waktu libur sangat panjang. Yang kedua kita tahu bahwa pasca Covid ini merupakan momentum bagi masyarakat, seluruh rakyat Indonesia khususnya kita yang beragama Islam akan bersilaturahmi dengan keluarga di daerah,” ujar Bakri dikutip dari dprri.go.id, Kamis (13/4/2023).

Politisi Fraksi PAN itu menilai, dengan tingginya antusiasme masyarakat pada arus mudik tahun ini, kemungkinan besar akan terjadi stagnasi kendaraan atau kemacetan. Menyikapi hal itu, Bakri mengatakan Komisi V DPR RI telah menggelar rapat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurutnya, Budi Karya selaku Menteri Perhubungan mampu menangani kemacetan arus mudik.

“Menteri Perhubungan ini kan bukan menteri baru ya, sudah dua periode, sudah pengalaman saya pikir beliau menangani macet ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan strategi-strategi beliau, mudah-mudahan bisa mendukung,” ujarnya.

Selain itu, Legislator Dapil Jambi tersebut menambahkan, Komisi V juga telah menggelar rapat dengan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono. Dalam kesempatan itu, Komisi V meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar sejak H-7 Idul Fitri sudah tidak ada lagi perbaikan jalan. Begitu juga dengan daerah-daerah rawan longsor dan bencana lainnya yang diminta untuk disiap siagakan.

Dirinya juga berharap kepada pemerintah agar dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan sarana mudik gratis. “Nah, dengan dua menteri yang berpengalaman di bidang ini Insya Allah mudah-mudahan (kemacetan arus mudik bisa teratasi). Sebab itu kita juga berharap kepada pemerintah, melalui swasta-swasta juga upaya untuk bagaimana melakukan mudik yang sifatnya gratis, yang mempermudah, memperlancar sehingga betul-betul mudik ataupun lebaran ini bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” tutupnya. (PB/*)