HARNAS.ID – Ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta yang diberlakukan hari ini, menuai kritik parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani berpendapat, perbedaan suara itu akan membuat masyarakat bingung, bahkan berpotensi tidak peduli.
“Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan ketika masyarakat bertindak semaunya. Bukan mustahil, upaya menarik rem darurat untuk menahan laju kasus COVID-19, justru menjadi sia-sia,” katanya dikutip dpr.go.id, Senin (14/9/2020).
Pernyataan Netty, merespons seruan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta seluruh perkantoran menerapkan work from home (WFH), kecuali 11 sektor esensial. Namun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan agar 50 persen karyawan tetap bekerja bergiliran. Menurut Netty, langkah Gubernur DKI mengembalikan aturan PSBB sudah tepat.
Itu lantaran lonjakan kasus positif nyaris tidak terkendali dan angka kematian pun meningkat, sementara fasilitas kesehatan berapa ruang isolasi dan ICU semakin terbatas. Ibu Kota, ujar Netty, menyumbang angka kenaikan kasus baru COVID-19 paling tinggi. Ketersediaan fasilitas ruang isolasi dan ICU di rumah sakit juga nyaris penuh.
Jika tidak ada langkah darurat, bahaya kesehatan yang lebih besar akan mengancam Jakarta. Apalagi, perkantoran salah satu klaster penularan COVID-19. Netty meminta pemerintah segera melakukan evaluasi darurat terkait penanganan pandemi, terutama menyangkut sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah seiring diberlakukannya PSBB DKI Jakarta.
Pemerintah pusat seharusnya lebih sigap dan cepat tanggap dengan kondisi darurat, juga berkoordinasi, sekaligus komunikasi efektif dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi. Jangan justru kaget dan baru berkoordinasi setelah ada masalah. Politikus PKS itu juga meminta, agar langkah kepala daerah yang berorientasi pada keselamatan rakyat harus didukung pemerintah pusat.
“Terlebih, Jakarta adalah Ibu Kota Negara, juga etalase Indonesia. Jika Jakarta terpuruk, kalah perang melawan COVID-19, imbasnya akan serius. Bahkan, sekarang sudah 59 negara menutup pintu bagi WNI,” ujar Netty.
Editor: Ridwan Maulana
